Kapal Ternak Jokowi Kosong, Kementan Akui Lemah

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian mengakui kelemahan dalam pengumpulan sapi di Nusa Tenggara Barat untuk diangkut ke Jakarta menggunakan kapal ternak yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada November silam. Akibat kelemahan itu, dua kali kapal ternak pulang ke Jakarta dalam kondisi kosong.

”Infrastruktur pengumpulan ternak memang belum memadai,” kata Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Kementerian Pertanian Fini Murfiani Selasa (19/1/2016).

Menurut Fini, ternak tak mudah dikumpulkan sehingga membutuhkan 2 minggu untuk melakukannya. Padahal, dia mengaku, Kementerian Pertanian membuka peluang kepada siapa saja yang ingin membantu pengadaan sapi, tak terkecuali badan usaha milik daerah dan badan usaha milik negara.

“Siapa pun yang mau mengajukan diri (untuk pengadaan sapi), boleh,” ujar Fini. “Tapi belum ada pengajuan dari pihak mana pun.”

Pernyataan Kementerian Pertanian itu membuat Direktur Utama Perusahaan Daerah Dharma Jaya Marina Ratna D. Kusumajati berang. Ia mengatakan, justru Kementerian yang tak pernah memberi kesempatan kepada perusahaan yang dikelolanya untuk mengangkut sapi yang dibeli di NTT dengan kapal sapi Jokowi. “Kami minta tak ditanggapi. Jangan bohong,” katanya Rabu (20/1/2016).

Marina menjelaskan per kapal bisa menampung 500 ekor sapi. Nah, kebutuhan DKI Jakarta sebanyak 650 ekor sapi hidup per hari yang harus dipasok ke 159 pasar di bawah kendali PD Pasar Jaya.

Pada pelayaran pertama kapal sapi pada Desember lalu, dia meneruskan, Dharma Jaya siap mendatangkan 500 ekor. Tapi butuh waktu dua pekan untuk belanja dari peternak di NTT.

Namun, Kementerian berkeras pelayaran pertama pada 12 Desember sehingga sapi Dharma Jaya batal diangkut. Marina tak mau mengungkapkan alasan Kementerian. "Tolong sektor pangan jangan dipolitisasi."

Selanjutnya, hingga pelayaran kapal sapi yang ketiga bulan ini, menurut Marina, Dharma Jaya tak diajak berkomunikasi oleh Kementerian. “Kapal kosong karena Dharma Jaya tak dilibatkan,” ucapnya.

Marina berpendapat, kapal sapi seharusnya didediklasikan untuk pengangkutan sapi yang diadakan oleh BUMN atau BUMD. Jika penguasa swasta yang memanfaatkan, subsidi akan dinikmati oleh swasta dan konsumen tak mendapatkan harga daging sapi murah seperti yang diperintahkan oleh Presiden Jokowi.