Pemerintah Diminta Sediakan Lahan Pengganti Kebun Teh

Bisnis.com, BANDUNG—Pemerintah diminta untuk menyiapkan lahan pengganti dari perkebunan teh yang beralih fungsi seperti di kawasan Walini, Bandung Barat.

Direktur Eksekutif Forum Sertifikasi Teh Lestari Iyus Supriyatna mengatakan saat ini ada beberapa alih fungsi lahan salah satunya perkebunan teh Walini, di Kabupaten Bandung Barat, JaWa Barat.

Menurutnya, alih fungsi untuk proyek kereta cepat dan kota baru tersebut mesti disubstitusi dengan perluasan lahan di daerah lain, meskipun produktivitas teh di kawasan tersebut dianggap sudah rendah.

"Apabila tidak ada lahan pengganti, produksi teh nasional bakal tergerus. Jadi, solusinya harus disiapkan lahan pengganti dari perkebunan teh yang beralih fungsi, minimalnya dengan luasan yang sama," ujarnya kepada Bisnis.com Senin (18/1).

Iyus meminta pemerintah agar memperhatikan kondisi perkebunan teh yang ada agar produktivitasnya bisa meningkat, misalkan dengan pemadatan populasi menjadi 13.000--16.000 pohon/ha. Pasalnya, saat ini populasi perkebunan teh terutama milik rakyat di kisaran 8.000-10.000 pohon/ha.

Selain itu, pihaknya akan meningkatkan sertifikasi teh lestari pada tahun ini agar produk teh lokal bisa berdaya saing di pasar bebas Asean.

"Sertifikasi lestari 2016, di samping evaluasi sertifikasi, juga rencananya ada penambahan areal sertifikasi," katanya.

Pihaknya mengharapkan sertifikasi mampu memacu produksi teh karena permintaan pasar diperkirakan akan naik terutama ekspor. Saat ini, produksi teh dalam negeri kurang terserap banyak di pasar ekspor karena minimnya sertifikasi.

"Agar sertifikasi berjalan optimal, harus disertai juga dengan peremajaan dan rehabilitasi kebun teh," tegasnya.

Sementara itu, Gabungan Petani Perkebunan Indonesia (Gaperindo) Jawa Barat menilai program agribisnis teh bisa mendongkrak produktivitas teh yang selama ini cenderung menurun.

Ketua Gaperindo Jabar Mulyadi Sukandar menyatakan Jabar sebagai sentra produksi teh nasional harus terus meningkatkan produksinya agar bisa bersaing dengan produk luar negeri.

Selama ini, pasar teh internasional dari Jabar cukup menggairahkan, sehingga jumlah produksi dan kualitasnya harus terus dijaga, bahkan ditingaktkan.

"Pasar bebas Asean sudah berlaku. produksi teh ini harus diperhatikan agar tetap menjadi komoditas unggulan," tuturnya.

Terkait rencana pengembangan komoditas teh, Dinas Perkebunan Jabar tengah menyelesaikan masterplan pengembangan kawasan berbasis komoditas teh.

Masterplan tersebut disusun untuk menyikapi posisi teh Indonesia yang semakin terpuruk sehingga menjadi peringkat tujuh di pasar dunia setelah Turki dan Vietnam sejak 2007.

Adapun, luas areal teh di Indonesia pada 2014 tercatat 123.241 ha, yang terluas berada di Provinsi Jabar 89.978 ha (73%). Luasan teh tersebut didominasi oleh perkebunan rakyat 51,33%, perkebunan besar negara (PBN) 26,53%, dan perkebunan besar swasta (PBS) 22,13%.