Bisnis.com, JAKARTA - Upaya pemerintah menata kawasan perkotaan kini harus dilakukan dengan paradigma baru yang tidak lagi memandang urbanisasi sebagai satu masalah, melainkan sebuah peluang dalam pembangunan.
Perspektif baru ini mutlak diperlukan guna menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap dampak yang ditimbulkan akibat masifnya urbanisasi. Wacana ini mengemuka dalam ajang Asia Pacific Regional Meeting Habitat III, yang berlangsung akhir Oktober 2015.
Pertemuan regional yang mendiskusikan masalah perkotaan di Asia Pasifik itu merumuskan agenda baru perkotaan yang akan dibahas pada Konferensi Habitat III di Quito, Ekuador, pada 2016.
Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Taufik Widjoyono, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Andreas Suhono.
Selain itu, juga hadir delegasi internasional seperti Sekretaris Jenderal Habitat III Joan Clos, dan Executive Secretary of United Nations Economics and Social Commission for Asia Pacific Shamsad Akhtar.
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli kala itu mengungkapkan, Jakarta bisa menjadi representasi tentang bagaimana pengelolaan kawasan urban di Tanah Air. Menurutnya, penataan kawasan megapolitan ini berjalan lamban dalam merespons tingginya tingkat urbanisasi.
“Kita baru menggalakkan pembangunan transportasi massal 2 tahun terakhir, yang menimbulkan ketidaknyamanan penduduk kota. Namun, semua ketidaknyamanan tersebut merupakan bagian dari transformasi Jakarta menuju kota yang lebih baik,” ujarnya dalam sambutannya, saat itu, Rabu (21/10/2015).
Dia menambahkan pemerintah harus membangun ekonomi lokal di perdesaan dan kawasan penyangga. Pembangunan pun dilakukan dengan pendekatan yang berbeda sesuai dengan kemampuan ekonomi dan budaya daerah masing-masing.
Rizal memberi contoh dana anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN harus lebih banyak terlibat dalam pemba-ngunan infrastruktur di daerah yang memi-liki pendapatan rendah, tetapi memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang baik. Sebaliknya, pemerintah harus mendorong lebih banyak keterlibatan swasta dalam pembangunan di kawasan yang telah memiliki pendapatan daerah tinggi.
