Bisnis.com, JAKARTA- Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau Hipmi meminta agar kegaduhan masalah saham PT Freeport tidak berlarut-larut karena bisa mengancam iklim investasi yang mulai membaik.
Oleh sebab itu, Hipmi meminta agar Presiden Joko Widodo mengambil alih dan mengelola isu dan kegaduhan PT Freeport ini dengan baik.
“Berlarut-larut kegaduhan ini tidak baik untuk iklim investasi. Apalagi kita lagi gencar undang investasi dari luar, supaya ekonomi bergerak lebih atraktif tahun depan,” ujar Ketua Umum BPP Hipmi Bahlil Lahadalia, Senin (23/11/2015).
Dia mengatakan, pihaknya mendapat banyak pertanyaan dari investor akan masa depan investasi di Indonesia sejak munculnya kegaduhan soal saham PT Freeport seperti iklim investasi dan kepastian hukum karena selama ini kasus tersebut selalu dipolitisasi
Menurutnya, kredibilitas iklim investasi di Indonesia akan sangat ditentukan oleh penyelesaian secara hukum atas berbagai sengketa, pertikaian, atau pelanggaran etika korporasi.
Pasalnya, bila nuansa politik terlalu kental, maka investor enggan untuk menanamkan modalnya di Tanah Air.
Pengusaha asal Papua ini juga mengatakan, saat ini terdapat banyak kontrak karya dengan investasi miliaran dolar Amerika Serikat yang tersebar di berbagai daerah.
Berbagai pihak memiliki kepentingan masing-masing dalam kontrak karya tersebut, termasuk mengincar saham.
Di sisi lain pemerintah telah mengambil langkah yang tepat yakni meningkatkan kontribusi perusahaan-perusahaan yang berinvestasi tersebut bagi negara atau daerah di mana perusahaan itu berada.
Sayangnya, ujar dia, kebijakan dan negosiasi pemerintah ini tidak diiukuti dengan pengelolaan atas isu yang sangat sensitif.
"Sehingga yang muncul kegaduhan. Ditambah lagi banyak pihak yang nimbrung minta bagian,” ujar Bahlil.
Karena itu, Bahlil meminta agar Presiden Jokowi segera mengambil allih masalah PT Freeport agar kegaduhan tidak berlarut-larut.
Dia berharap agar Presiden segera menetralisir dan menengahi perang opini yang muncul di antara para anggota kabinet serta parlemen.
“Isu PT Freeport ini mestinya dikelola dengan baik dan jangan sampai di luar negeri terkesan kita selalu ribut,” paparnya.
Sebagaimana diketahui, melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pemerintah telah menargetkan realisasi investasi 2016 sebesar Rp594,8 triliun atau naik 14,5% dari target investasi 2015 yang tercatat Rp519,5 triliun.
Realisasi investasi 2016 diharapkan berasal dari Penanaman Modal Asing PMA sebesar Rp386,4 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
