Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menuding masih ada pensiunan pejabat yang mendukung praktik Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing) dengan menjadi makelar para pengusaha kapal asing.
“Saya mohon kepada pensiunan pejabat, pensiunan polisi, untuk tidak lagi melobi, membujuk, atau mencari-cari cara untuk meminta IUU Fishing kembali ke Indonesia,” katanya saat refleksi setahun memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, hari ini, Jumat (30/10/2015).
Sebelumnya, Susi mengatakan dirinya kerap ditelepon dan diajak bertemu oleh para pensiunan pejabat agar mengizinkan kapal-kapal asing kembali beroperasi di Indonesia. Namun, mantan bos maskapai Susi Air itu bersikukuh melarang kapal-kapal dari negara tetangga yang merugikan perikanan Indonesia.
“Saya mohon, jangan jual bangsa kita untuk fee yang tidak seberapa tapi itu justru menyedot kekayaan laut kita dan menyengsarakan nelayan,” tuturnya.
Selama setahun memimpin KKP, Susi telah memfokuskan upaya penegakan hukum melalui pelarangan kapal-kapal eks asing dan penenggelaman kapal. Dalam 12 bulan ini, tercatat sebanyak 101 kapal telah ditenggelamkan oleh aparat KKP maupun TNI Angkatan Laut.
Bahkan pada 21 Oktober 2015, Presiden Joko Widodo telah memberikan mandat kepada Susi untuk memimpin Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal. Kedudukan sebagai komandan Satgas itu memungkinkan Susi menginstruksikan aparat hukum untuk langsung menenggelamkan kapal tanpa proses pengadilan.
“Investor asing bilang kelemahan kita adalah penegakan hukum yang lemah. Jadi Indonesia tidak bisa maju kalau law enforcement tidak kuat,” kata Susi.
Namun, tidak sedikit pihak yang mengkritik pembentukan Satgas. Guru Besar Teknik Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Daniel Mohammad Rosyid menilai Satgas yang dipimpin Susi kontraproduktif dengan keberadaan Badan Keamanan Laut.
“Bakamlah mestinya dikuatkan dengan meminta semua kementerian dan lembaga yang memiliki armada kapal, kecuali TNI AL, untuk diserahkan kepada Bakamla,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
