Kebakaran Lahan dan Hutan: Pengusaha Hutan Menolak Dijadikan Kambing Hitam

Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menolak dikambinghitamkan atas kebakaran hutan dan lahan yang berujung bencana asap di Sumatra dan Kalimantan.
Samdysara Saragih | 22 September 2015 19:05 WIB
Ilustrasi: Petugas pemadam kebakaran dibantu personel TNI dan Polri berusaha memadamkan lahan gambut yang terbakar di Rimbo Panjang, Kampar, Riau, Sabtu (5/9). - Antara

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menolak dikambinghitamkan atas kebakaran hutan dan lahan yang berujung bencana asap di Sumatra dan Kalimantan.

Direktur Eksekutif APHI Purwadi Soeprihanto mengatakan kebakaran di area konsesi sulit dihindari karena adanya perambah hutan yang ingin memanfaatkan lahan untuk pertanian atau perkebunan.

“Penyebab lainnya adalah loncatan api dari luar konsesi,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis.com, Selasa (22/9/2015).

Purwadi menilai usaha pengendalian kebakaran hutan dan lahan tidak akan efektif jika hanya pengusaha hutan yang disalahkan.

Apalagi, lanjut dia, berdasarkan analisis citra satelit seperti yang dilakukan oleh Global Forest Watch justru memperlihatkan kebakaran terdeteksi di luar area konsesi hingga kawasan taman nasional.

“Taman nasional menjadi tanggung jawab pemerintah. Tentu tidak tepat jika kemudian tanggung jawab bencana kabut asap ini hanya ditimpakan kepada pelaku usaha kehutanan,” ucapnya.

Purwadi mengklaim anggota APHI telah menyiapkan langkah-langkah pencegahan kebakaran seperti kebijakan pengolahan lahan tanpa membakar.

Anggota APHI juga melengkapi lahan konsesi mereka dengan peralatan dan brigade pemadam kebakaran.

“Tidak mungkin kami membakar karena akan rugi akibat kehilangan aset tanaman,” katanya.

Dia juga mengklaim anggota APHI telah membuat program pemberdayaan masyakarat untuk mengubah perilaku pembakaran.

Pasalnya, UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) masih membolehkan petani untuk membuka lahan dengan cara dibakar.

“Karena itu UU itu perlu segera direvisi,” ujarnya.

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top