Bisnis.com, JAKARTA— Ketua National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi menilai pemerintah harus melibatkan operator pelabuhan untuk menyelesaikan permasalahan dwelling time yang menjerat Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.
Menurutnya, operator pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia II lebih mengurai keruwetan proses yang menyebabkan waktu tunggu kontainer di terminal menjadi lama. Dia menilai satuan kerja yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya akan berakhir sama dengan satgas-satgas sebelumnya.
“Yang paling penting juga satgas harus dengan operator, karena operator yang punya lahan dan SDM. Satgas kan orang-orang yang enggak pernah ke pelabuhan, masa bikin kereta ke pelabuhan. Itu tandanya enggak ngerti persoalan pelabuhan,” katanya, Kamis (27/8/2015).
Seperti diketahui, Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya tengah membentuk satuan kerja atau task force guna menurunkan dwelling time hingga 2- 2,5 hari dalam target satu bulan hingga Oktober 2015. Selain itu, pemerintah akan mendesak PT Pelabuhan Indonesia II untuk membuka pintu bagi jalur kereta ke area bongkar muat kontainer.
“Pelindo punya opsi ada yang pakai tongkang dari Cikarang. Jadi harusnya didorong, satgas itu mendengar kebijakan operator, jangan satgas mencari ide-ide baru,” lanjutnya.
