Bisnis.Com, JAKARTA--Sebanyak 331 paket pekerjaan di Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) belum dilelang lantaran terkendala berbagai persoalan teknis.
Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman (KIP) Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Dwityo A. Soeranto mengatakan belum dilelangnya 331 paket pekerjaan disebabkan karena adanya kendala terkait ketidaksiapan lahan dan Detail Engineering Design (DED) yang seharusnya dapat diselesaikan sebelum tahun 2015.ja
"Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, kami telah menggelar rapat teknis untuk identifikasi permasalahan dan menyusun langkah-langkah percepatannya," kata Dwityo di Jakarta, Rabu (8/7/2015).
Dia menjelaskan, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2014 beberapa program prioritas yang harus dilaksanakan Ditjen Cipta Karya antara lain adalah pembangunan SPAM Regional di 5 kawasan regional, TPA Regional di 5 kawasan, pembangunan dan pengembangan kawasan lermukiman perkotaan (Kumuh) seluas 2.685 hektar, dan Penyelenggaraan Penataan Bangunan Gedung seluas 14.641 m.
Lebih lanjut Dwityo menjelaskan, alokasi anggaran Ditjen Cipta Karya Tahun 2015 setelah APBN-P sebesar Rp19,6 Triliun. Dana tersebut mencakup 72,3% untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya multi years, darurat bencana, dan kegiatan fisik reguler dalam kategori belanja modal sebesar, 11,9% untuk 7 kegiatan pemberdayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan selebihnya untuk kegiatan yang sifatnya dukungan manajemen Direktorat Jenderal Cipta Karya.
Direktorat Jenderal Cipta Karya terus berupaya meningkatkan penyerapan anggaran sesuai rencana, namun tidak mengesampingkan kualitas fisik pelaksanaan kegiatan, ujarnya.
Sementara itu, Sekjen Kementerian PUPR Taufik Widjoyono menyatakan progres penyerapan anggaran di Kementerian PUPR hingga 8 Juli 2015 sudah mencapai Rp19 triliun atau sekitar 16% dari total anggaran Kementerian PUPR tahun 2015 sebesar Rp118 triliun.
Taufik menuturkan, pihaknya menargetkan penyerapan anggaran infrastruktur bisa mencapai 93% pada akhir tahun ini. Untuk mencapai target tersebut, Kementerian PUPR berkomitmen untuk menyerap anggaran sebesar Rp15 triliun per bulan.
