Bisnis.com, SEMARANG—Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Jawa Tengah berharap operator pelabuhan membuka kemungkinan penyesuaian ketetapan terkait patokan kurs rupiah saat berlakunya peraturan Bank Indonesia yang mewajibkan penggunaan rupiah di seluruh Indonesia.
Ketua DPD GPEI Jateng Eddy Raharto menegaskan pihaknya sudah siap dan mendukung pelaksanaan peraturan yang akan membantu menjaga kestabilan mata uang nasional tersebut. Namun, dia menuturkan penetapan patokan nilai kurs yang telah disiapkan operator pelabuhan dinilai belum mengakomodasi seluruh aspirasi para pemangku kepentingan yang terkait.
Dia berharap operator pelabuhan dapat melanjutkan sosialisasi sembari memberi ruang kepada para pengguna jasa dan pihak terkait, seperti pelaku pelayaran, agar dapat memberi masukan bagi penetapan nilai kurs rupiah yang digunakan dalam perdagangan.
“Kami siap mengikuti kebijakan tersebut, tetapi perlu sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan agar tercapai kesepahaman terkait pelaksanaan aturan tersebut,” ungkapnya kepada Bisnis, Selasa (30/6).
Eddy menilai kesepahaman antara para pihak terkait dalam proses perdagangan menjadi penting agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Pasalnya, proses peralihan penggunaan mata uang tersebut tentu memberikan dampak tersendiri bagi proses perdagangan yang tentunya melibatkan banyak pihak.
Dengan begitu, transformasi proses tersebut dinilai membutuhkan proses penyesuaian.
“Untuk membentuk konstruksi bersama, kesepahaman nilai transaksi, transformasi tarif dan jasa, yang disepakati bersama, sehingga semua perlu dilibatkan, sebab ini tidak hanya melibatkan pelabuhan dan eskportir,” ujarnya.
Seperti diketahui, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) yang mengoperasikan Pelabuhan Tanjung Emas, Pelabuhan Tanjung Intan dan Terminal Peti Kemas Semarang juga akan mewajibkan transaksi pelayanan jasa kepelabuhanan luar negeri dengan menggunakan mata uang rupiah.
Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2015.
Adapun, dalam pelaksanaa kebijakan tersebut Pelindo III mewajibkan nota pelayanan jasa kepelabuhanan luar negeri dalam mata uang rupiah.
Dasar perhitungan kurs rupiah untuk jasa kepelabuhanan menggunakan tarif eksisting dikaitkan dengan kurs saat kegiatan selesai dilaksanakan.
Kurs yang digunakan adalah kurs jual penutupan Bank Indonesia satu hari kerja sebelum selesainya kegiatan.
General Manager PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) cabang Tanjung Emas Tri Suhardi mengatakan seluruh aktivitas kepelabuhanan luar negeri akan menggunakan rupiah sejak Juli 2015. Seluruh aktivitas layanan jasa ekspor-impor, baik bagi muatan jenis berupa curah kering, curah cair maupun kontainer, tidak boleh lagi menggunakan mata uang asing.
Ketetapan itu, jelasnya, selama ini terus disosialisasikan terhadap seluruh pengguna jasa. “Sosialisasi kepada pengguna jasa juga tidak ada masalah,” ujarnya.
