Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PRESIDEN: Teknologi Informasi Hemat Anggaran Pengadaan 30%

Penggunaan sistem teknologi informasi yang baik dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah dapat menghemat anggaran hingga 30%.
/Ibsolutions.com
/Ibsolutions.com

Bisnis.com, JAKARTA-Penggunaan sistem teknologi informasi yang baik dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah dapat menghemat anggaran hingga 30%.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan negara dapat melakukan penghematan hingga Rp795 triliun dari penggunaan sistem dan pengawasan yang baik dalam pengadaan barang/jasa. Jumlah tersebut sekitar 30% dari total pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah bersama BUMN dengan nilai mencapai Rp2.650 triliun

“Pengadaan barang di LKPP [Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa] yang mencapai Rp300 triliun, saya pernah lihat bisa dilakukan efisiensi hingga 10%, dan kalau ditangani secara profesional, dengan sistem pengawasan yang baik bisa terjadi efisiensi hingga 30%,” katanya di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (26/5).

Presiden Jokowi menuturkan sistem informasi seperti e-budgeting, e-procurement, e-purchasing, pajak online, dan e-audit dapat mencegah tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.

Sistem tersebut juga dapat menjadi tembok yang menutup kesempatan korupsi, karena dapat dipantau oleh seluruh pihak. Dengan sistem tersebut juga akan memudahkan aparat penegak hukum dalam menindak oknum yang ketahuan berupaya mengakali sistem tersebut.

“Sistem yang baik akan menjadi tembok yang besar dalam pencegahan korupsi. Kalau masih ada yang melompati pagar itu, silakan penegakan hukum. Langsung gebuk saja,” ujarnya.

Sementara itu, Andrinof Chaniago, menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan jumlah pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara on line. Saat ini, baru Rp300 triliun, dari total Rp800 triliun pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan melalui LKPP.

“Kalau melihat persentasenya, saat ini sudah cukup besar dan meningkat. Akan tetapi ini akan terus kami tingkatkan, kecuali untuk pengadaan barang dan jasa yang dilakukan TNI dan Badan Intelijen Negara,” ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Penulis : Lili Sunardi
Editor : Fatkhul Maskur
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper