Bisnis.com, BANDUNG - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat melakukan uji kompetensi secara maraton terhadap tenaga kerja menyusul mepetnya waktu pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada akhir tahun ini.
Kepala Disnakertrans Jabar Hening Widiatmoko mengatakan uji kompetensi dilakukan secara maraton sangat penting, karena salah satu dari lima pilar utama MEA yakni aliran bebas tenaga kerja terampil. Dengan demikian, para tenaga kerja harus sudah teruji ketika pemberlakuan MEA dimulai.
Menurutnya, fasilitasi uji kompetensi untuk sertifikasi tersebut terbagi dalam 27 paket, masing-masing paket sebanyak 20 orang dan pada APBD Perubahan akan ditambah lagi 10 paket. Secara keseluruhan, yang difasilitasi sertifikasi uji kompetensi oleh Disnakertrans Jabar sebanyak 740 orang.
“Pada tahun ini kita memfasilitasi dari APBD Provinsi Jabar untuk 540 orang ikut uji kompetensi tanpa bayar. Dan itu akan kita tambah lagi, kita ajukan lagi dalam APBD Perubahan,” katanya, Minggu (19/4/2015).
Dalam pelaksanaanya, Disnakertrans mendahulukan sektor yang paling siap dan memiliki peluang untuk berkompetisi, yaitu pariwisata dari bidang perhotelan dan restoran.
Adapun sertifikat kompetensinya dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
“BNSP yang mengeluarkan sertifikat kompetensi bahwa yang bersangkutan sudah punya keahlian yang diakui dan bisa mencoba mengisi lowongan pekerjaan di negara-negara Asean,” katanya.
Kendati mendahulukan sektor pariwisata, pihaknya juga akan memacu sektor tenaga kerja yang lain untuk melakukan uji kompetensi serupa.
"Kami juga memacu sektor lain, di antaranya dengan mengaktifkan Badan Kompentensi Sertifikasi Profesi [BKSP] agar uji kompetensi bisa menyeluruh," ujarnya.
Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat Bidang Ketenagakerjaan/SDM, Jasa Pendidikan, dan Pelatihan Ari Hendarmin mengatakan uji kompetensi harus dilakukan secara maraton mengingat saat ini calon tenaga kerja di Vietnam dan Filipina telah mempersiapkan diri kursus Bahasa Indonesia yang difasilitasi pemerintah setempat.
