Perlu Lembaga Khusus Pengawas Harga Beras

Bisnis.com, BANDUNG—Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Jawa Barat mengusulkan pemerintah segera membentuk sebuah kelembagaan yang mengurus harga beras di dalam negeri menyusul kenaikan yang terus terjadi.

Ketua Harian HKTI Jabar Entang Sastraatmadja mengatakan lembaga tersebut dibentuk khusus untuk konsentrasi menstabilkan harga beras di pasaran.

Dia beralasan Bulog yang selama ini ini menangani beras di Indonesia belum mampu mengintervensi harga beras yang terus merangkak.

"Selama ini beras diurus Bulog saja. Bulog itu BUMN sehingga pola pikirnya mencari keuntungan. Jadi dibutuhkan lembaga yang meluruskan harga untuk kepentingan rakyat semata,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (27/2).

HKTI tidak memiliki kekuatan apapun untuk membuat lembaga pengawasan harga beras yang saat ini sedang merangkak.

Dia mengatakan kebijakan membuat sebuah lembaga pengawasan seharusnya justru datang dari pemerintah sebagai pemegang regulasi.

"Sebetulnya kami juga ada pihak yang menangani hal serupa dengan nama Komite Agro Bisnis dan Agro Industri. Tetapi fungsinya terbatas karena kami tidak memiliki kekuatan apa-apa," katanya.

Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jabar Rali Sukari meminta pemerintah segera menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) beras, yang seharusnya sudah ditetapkan sejak awal tahun.

"Saya meminta agar jangan hanya disampaikan janji lisan dan menjadi isu yang membuat harga beras naik. Segera ditetapkan agar jelas," jelasnya

Rali mengatakan kenaikan harga yang diusulkan sebesar 10% sudah cukup ideal bagi petani. Rali mengatakan kenaikan HPP akan menolong petani yang segera memasuki masa  panen pada bulan Maret mendatang.

Secara terpisah, ketersediaan beras di Cirebon dinilai paling baik dibanding dengan daerah lainnya. Hal itu terlihat dari tren gejolak harga yang terjadi sejak beberapa pekan terakhir.

Selain itu, pemberlakukan operasi pasar (OP) di wilayah Cirebon dilakukan belakangan setelah sejumlah daerah lain di Jabar telah menggelarnya.

Kepala Perum Bulog Subdivre Cirebon Miftahul Ulum menuturkan saat gejolak harga beras, kenaikan harga beras di Cirebon terjadi lebih lambat jika dibandingkan daerah lain.

“Puncak kenaikan harga beras di Kota Cirebon misalnya baru terjadi pekan ini yang disebabkan adanya isu gagal panen,” katanya.