Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akan mempercepat pembebasan lahan untuk ruas tol Bakauheni-Terbanggi Besar seiring dengan rencana pengembangan kawasan MBBPT yang akan segera groundbreaking pada April 2015.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Gubernur Lampung untuk membantu mempercepat pengadaan lahan ruas tol yang menjadi prioritas tersebut.
Menurutnya, Kementerian PU-Pera telah mengajukan dokumen perencanaan pengadaan tanah kepada Gubernur Lampung melalui surat Plt. Dirjen Bina Marga PU-Pera No. TN 12.02-Db/142 tanggal 12 Februari. Melalui surat tersebut, pihaknya berharap SP2LP dapat segera terbit sebelum groundbreaking.
“Kita sudah siapkan anggarannya Rp110 miliar di Kementerian PU-Pera. Nanti tergantung progresnya, kalau itu bisa terserap pasti akan kita tambahkan,” katanya, Senin (23/2/2015).
Anggara Rp110 miliar tersebut adalah bagian dari Rp5 triliun APBN-P 2015 yang dianggarkan untuk pengadaan tanah pembangunan jalan tol seluruh Indonesia.
Sementara itu, Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo mengatakan pihaknya bersama pemda terkait sudah menyiapkan dua tim di lapangan dan telah mulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk membebaskan lahan.
“Dalam minggu-minggu ke depan akan segera dipasang patok-patoknya dan mudah-mudahan dapat segera kami inventarisasi untuk bebaskan setiap tahapannya untuk segera lakukan konstruksi,” katanya.
Ridho mengatakan akan berusaha mengejar target agar dalam waktu satu hingga dua bulan ke depan pembebasan lahan sudah dapat mulai dilakukan. Menurutnya, upaya percepatan ini penting karena proyek tol ini mendukung pengembangan Sumatra secara keseluruhan.
Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan ruas Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang 140,41 km ini terintegrasi dengan seluruh konsep pengembagan kawasan MBBPT.
Pembangunan ruas tol Bakauheni-Terbanggi Besar diagendakan untuk mendukung pengembangan kawasan MBBPT yang meliputi pengembangan pelabuhan Merak dan Bakauheni, delapan kawasan ekonomi potensial, empat kawasan industri, dan dua kawasan ekonomi khusus yakni Tanjung Api-Api dan Tanjung Lesung.
“Tanjung Api-Api ini kan akan jadi salah satu deep sea port yang merupakan salah satu simpul tol laut program Nawacita,” kata Basuki.
Ruas tol yang dipercayakan kepada BUMN PT Hutama Karya ini dinilai layak secara ekonomi, tetapi tidak layak secara finansial. Meski demikian, Basuki mengatakan insentif yang diberikan pemerintah cukup untuk mendukungan pembangunan ruas ini.
Insentif yang dimaksud mencakup PMN atau peningkatan kapasitas meminjam, bunga pinjaman rendah serta grace periode dan pengembalian lebih panjang, dan optimasi biaya konstruksi dan konstruksi bertahap.
Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Musyidan Baldan mengatakan pihaknya memberi dukungan berupa keputusan membekukan semua sertifikat tanah di lokasi yang dilalui proyek pengembangan kawasan MBBPT agar tidak terjadi pengalihan hak milik, hak hidup, maupun hak guna bangunan selama lima tahun ke depan.
Menurutnya, pihaknya telah mengirimkan surat edaran kepada pemda terkait untuk menginventarisasi lokasi-lokasi yang akan dikenai kebijakan pembekuan tersebut.
“Ini untuk mengurangi spekulan tanah sehingga harga tanah tetap bisa kita kontrol,” katanya.
