Bisnis.com, JAKARTA- Badan Koordinasi Penanaman Modal memastikan perusahaan produsen mobil merek Proton asal Malaysia hingga saat ini masih belum mengajukan izin produksi di Indonesia.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menyatakan saat ini Proton memang sudah terdaftar di BKPM. Namun, perusahaan tersebut tercatat sebagai distributor.
"Proton tercatat di BKPM mendaftar sebagai distributor. Bukan sebagai manufakturing. Boleh dikatakan sekarang masih berdagang belum industri," kata Franky ketika dijumpai di kantor BKPM, Rabu (11/2/2015).
Lebih lanjut, dia mengungkapkan hingga saat ini Proton juga belum melakukan pembicaraan dengan BKPM terkait rencana mereka untuk mengajukan diri sebagai investor produsen mobil Proton di Indonesia.
Meskipun demikian, Franky menegaskan pemerintah Indonesia membuka kesempatan seluas-luasnya kepada investor manapaun baik lokal ataupun asing yang ingin berinvestasi di Indonesia.
"Kalau dia mau kembangkan bisa saja. Kalau yang dilihat yang datang ke BKPM cukup banyak, artinya pemerintah membuka ruang yang besar bagi investor untuk berinvestasi di bidang otomotif," ujarnya.
Menanggapi adanya usulan untuk menjadikan Proton sebagai mobil nasional (mobnas). Dia mengungkapkan saat ini sebenarnya sudah ada beberapa brand otomotif yang ada di Indonesia yang komponennya mendekati 100% buatan Indonesia.
"Yang pasti mobilnya LCGC, mobil nasional itu tidak bisa dilihat dari satu sisi saja, tetapi kalau pendekatannya adalah apabila komponen lokalnya mendekati 100% bahkan desainnya dibuat orang Indonesia. Itu bisa disebut mobil nasional," imbuhnya.
Seperti diketahui, perusahaan induk dari Proton Malaysia telah menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MOU) dengan PT Adiperkasa Citra Lestari untuk mengembangkan Proton sebagai mobil nasional Indonesia.
Hal itu menimbulkan polemik di kalangan masyarakat, lantaran Indonesia sudah memiliki mobil Esemka yang siap dikembangkan menjadi mobil nasional.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil membantah pemerintah telah memberikan persetujuan dan mengklaim bahwa Proton akan dijadikan sebagai mobil nasional.
Sofyan menegaskan, perjanjian kerja sama pengembangan mobil Proton itu tidak dilakukan atas keinginan pemerintah, melainkan dilakukan dengan skema business to business (B to B).
