Bisnis.com, JAKARTA - Ikatan Sumber Daya Manusia Profesional Indonesia (ISPI) mendukung langkah Quick Wins yang tengah dilakukan Menteri Perindustrian Shaleh Husin terutama guna memperkuat SDM industri menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean.
Menurut Ketua Umum ISPI Ivan Taufiza, program Menteri Shaleh Husin tersebut perlu didukung dalam menghadapi MEA mulai akhir tahun ini.
"Namun, perlu ada pengaturan dan tata laksana yang jelas agar para profesional dan angkatan kerja bisa optimal terserap di Industri sementara para ekspatriat pun bisa bekerja dengan baik," kata Ivan, Sabtu (31/1/2015). Dia menyampaikan hal itu seusai menemui Menperin kemarin, Jumat (30/1/2015)..
Salah satu contoh, lanjut Ivan, Menperin perlu mengeluarkan kebijakan yang mengutamakan setiap posisi dalam suatu industri harus diisi oleh orang Indonesia. "Jika memang orang Indonesia tidak ada yang memiliki keahlian tersebut, maka baru diisi oleh tenaga kerja asing", ujarnya.
Di sisi lain, lanjut Ivan, tenaga kerja asing yang berada di indonesia pun perlu dibantu, terutama terkait dengan kewajiban hukumnya.
"Hal ini perlu dilakukan agar para ekspatriat ini tidak 'diganggu' oleh berbagai pihak dan mencegah kecemburuan dari tenaga kerja pribumi," jelas Ivan.
Direktur Eksekutif Institut Paradigma Indonesia Harlan Sumarsono, yang turut hadir dalam pertemuan dengan Menperin tersebut, menyampaikan bahwa permasalahan terkait dengan industri saat ini begitu kompleks.
Salah satu contoh adalah industri masih terkonsentrasi di Pulau jawa. "Pemerintah diharapkan merealisasikan Kawasan Ekonomi Khusus beserta insentif dan membangun kawasan-kawasan Industri di Sumatra, Kalimantan hingga Papua agar pemerataan ekonomi dan penduduk dapat terjadi," ujarnya.
Harlan juga menyoroti masalah tanggung jawab sosial industri industri terhadap masyarakat. Contoh konkret adalah kontribusi industri otomotif pada penekanan kecelakaan lalu lintas terutama sepeda motor serta masalah kemacetan.
Untuk itu, ISPI dan Institut Paradigma Indonesia berencana menyelenggarakan lokakarya dengan meghadirkan asosiasi industri, konsultan dan pemerintah pada pertengahan Februari, yang akan merumuskan solusi dari masalah tersebut dan mengundang Menperin untuk hadir.
"Keterlibatan publik dalam pemecahan masalah industri nasional sangat diperlukan dan setelah pertemuan tadi, Menteri Shaleh Husin berkenan untuk datang," ujar Harlan.
