Bisnis.com, JAKARTA - Realestat Indonesia mengajukan 14 langkah untuk mengurangi kesenjangan antara permintaan dan pengadaan rumah atau backlog perumahan. REI mencatat telah terjadi backlog perumahan sebanyak 13,6 juta unit per 2010 sedangkan per tahunnya terjadi penambahan backlog sebesar 800.000 unit.
Hingga 2014, backlog terbesar dialami Pulau Jawa yaitu sekitar 7,7 juta unit yang kemudian disusul oleh Pulau Sumatra sebesar 2,9 juta unit rumah. Sementara itu, backlog terkecil dialami oleh Kepulauan Maluku sebesar 139.000 unit.
Untuk itu, Ketua Umum REI Eddy Hussy mengajukan 14 langkah kepada pemerintah dalam rangka mengurangi backlog di setiap pulau sekaligus menggenjot pembangunan 1 juta rumah pada 2015 yang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo.
Adapun 14 langkah tersebut antara lain penyelesaian RTRW dan RDTR, pembebasan tanah, pemanfaatan lahan milik pemda, subsidi uang muka, kredit pemilikan tanah, penyediaan dana yang memadai dan suku bunga maksimal 6,5%.
Selain itu, langkah lainnya adalah penyederhanaan perizinan, bea perolehan hak atas tanah atau bangunan 1%, biaya dan waktu persertifikatan, terobosan bagi pekerja informal, dukungan infrastruktur, kelistrikan, penentuan harga jual rumah sederhana tapak dan rusunami.
“Sebesar 60% dari langkah tersebut sudah kami ajukan perihal perizinan, penentuan harga jual dan lainnya. Kami optimistis jika semua pihak bergerak cepat akan mempercepat target,” katanya seusai Acara EBA-SP Peluang dan Tantangan Pembiayaan Perumahan, Selasa (20/1/2015).
Untuk berkontribusi mengurangi backlog, pengembang yang tergabung dalam REI akan membangun 231.128 unit rumah di seluruh Indonesia sepanjang 2015. Jumlah tersebut meningkat signifikan dari realisasi tahun lalu sebanyak 58.000 unit rumah.
Jika seluruh langkah dapat dipenuhi satu per satu, lanjutnya, target penyelesaian backlog yang ditargetkan selesai pada 2030 dapat tuntas sebelum waktunya.
