Bisnis.com, JAKARTA— Kamar Dagang dan Industri (Kadin) fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP) diberikan pada industri yang produktif.
Wakil Ketua Umum Kadin Natsir Mansyur mengatakan minimnya penyerapan insentif pemerintah ini akibat tidak ada sosialisasi yang jelas dari pemerintah, belum lagi persoalan kesulitan untuk mendapatkan fasilitas tersebut.
“Ada sektor industri yang sedang jenuh, kalau itu tidak usah diberikan. Yang diberikan mereka yang benar-benar sedang produktif,” katanya, Kamis (8/1/2015).
Menurutnya, selama ini BMDTP belum bisa menjadi solusi untuk mendorong industri lebih produktif. Kemenperin sebagai kementerian pembina yang mengajukan rekomendasi untuk sektor industri yang berhak mendapat fasilitas tersebut, didesak untuk memastikan efektivitasnya.
“Harus dipastikan BMDTP tetap sasaran, dilihat betul mana yang memerlukan insentif tersebut. Lebih baik pemerintah fokus untuk menolong sektor industri kecil menengah sehingga lebih membantu,” tuturnya.
BMDTP merupakan pembebasan tarif bea masuk atas impor barang jadi, setengah jadi, bahan baku termasuk suku cadang dan komponen. Barang-barang ini diimpor untuk menghasilkan barang dan jasa dengan syarat produk yang diimpor belum diproduksi di dalam negeri atau sudah dibuat lokal tetapi belum memenuhi spesifikasi dan pasokannya kurang.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan RI (PMK) No. 249/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2015. Dalam beleid tersebut, ada 18 sektor industri yang memperoleh fasilitas tersebut, 16 sektor sama seperti tahun sebelumnya dengan 2 sektor tambahan, yakni pembuatan sepeda dan dikalsinasi kokas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
