Bisnis.com, BOGOR—Melalui penambahan anggaran sekitar Rp5 triliun, program pengentasan kawasan kumuh pada tahun depan diharapkan dapat berkurang hingga 4.677 hektare.
Dalam anggaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, program untuk kawasan kumuh yang telah disetujui berjumlah Rp1,7 triliun.
Melalui rencana penambahan Rp13 triliun dalam APBN Perubahan, anggaran untuk kebutuhan itu dialokasikan bertambah Rp5 triliun, sehingga menjadi Rp6,7 triliun.
Direktur Jenderal Cipta Karya Imam S. Ernawi menjabarkan hasil identifikasi menunjukkan telah teridentifikasi 3.286 kawasan kumuh yang mencakup luasan 37.407 hektare. Kawasan ini menjadi fokus kementerian dalam menangani kawasan kumuh selama periode 2015-2019.
"Melakukan penanganan terhadap kawasan kumuh harus dimulai dengan mengidentifikasikan titik kawasan di masing-masing kota sesuai dengan ketentuan dalam UU Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta konfirmasi dari pemerintah daerah melalui SK Kumuh," tuturnya, Senin (29/12/2014).
Dia melanjutkan kementerian akan melakukan penanganan kawasan kumuh secara terpadu antar sektor. Pihaknya telah melakukan komitmen dengan beberapa pemda untuk sama-sama bekerja mengatasi permasalahan yang ada.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
