Pemerintah Pasang Alat Peringatan Dini Longsor di 20 Titik

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menargetkan hingga Januari 2015 selesai memasang alat peringatan dini longsor di 20 titik.

Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengatakan pemasangan alat deteksi longsor itu merupakan kerjasama BNPB dengan Universitas Gajah Mada dan Badan Geologi.

"Pemasangan alat deteksi longsor merupakan upaya pemerintah mengurangi resiko dan dampak bencana longsor," ujar Sutopo, Minggu (28/12/2014).

Menurut Sutopo, saat ini alat deteksi longsor sudah dipasang di Desa Cihaliwung, Kecamatan Padalarang, Bandung Barat, dan Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.

Menurut Sutopo, seriusnya ancaman longsor tampak banyak dari korban jiwa. Peristiwa hujan deras yang terjadi sejak Sabtu malam telah menyebabkan longsor di Kampung Babakan Talang Bawah Desa Kertamulya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Dalam peristiwa ini menyebabkan dua orang tewas.

Di tempat lain ancaman longsor juga meningkat. Tanah retak di Dusun Cijinjing, Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah terus bertambah lebar rekahannya. Tanah retak ini telah terjadi sejak 21 Desember 2014 lalu. Jika hujan deras kembali melanda rekahan ini diperkirakan akan menimbulkan longsor.

Sebelumnya Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga menyatakan keseriusan pemerintah untuk melakukan perbaikan di daerah rawan longsor. Saat ini pemerintah kata Basuki telah melakukan perbaikan jalan dan menyediakan sarana dan prasarana di kawasan relokasi pemukiman korban bencana longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah.

Basuki menjelaskan setelah menemukan tempat relokasi kementerian akan membangun 147 Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha). Rumah sederhana ini merupakan produk Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian PU-Pera. Selain itu, pihaknya juga akan menyediakan akses sanitasi layak dan air minum.

"Untuk pembangunan Risha tipe 36 yang diperkirakan membutuhkan dana Rp10,29 miliar. Kalau anggaran untuk sanitasi dan air minum masih dihitung," ujarnya.