Bisnis.com, JAKARTA - Komite Reformasi Tata Kelola Migas menolak menyampaikan perkembangan pembahasan terkait Pertamina Energy Trading Ltd (Petral), biaya produksi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, dan pembenahan sektor hulu migas kepada masyarakat.
Ketua Komite Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri mengatakan pihaknya dan anggota Komite Reformasi tidak akan berbicara kepada publik terlebih dahulu sebelum bekerja.
"Beri kami waktu kami untuk bekerja terlebih dahulu, setelah itu baru ngomong," katanya kepada Bisnis seusai Rapat dengan Anggota Komite Reformasi di Jalan Plaju 19, Jakarta, Senin (15/12/2014).
Menurutnya, saat ini Komite yang lebih dikenal dengan sebutan tim pemberantasan mafia migas itu akan lebih sistematis dalam menyampaikan pernyataan kepada masyarakat. Nantinya, setiap pernyataan yang disampaikan kepada masyarakat akan disertai dengan data pendukung.
"We have to be more systematic, nanti kalau kita ngomong akan kita perlihatkan datanya supaya clear," tegasnya.
Sebelumnya, Anggota Komite Reformasi Tata Kelola Djoko Siswanto menyatakan Komite akan segera memberikan rekomendasi terkait biaya produksi dan Petral sebelum akhir tahun. Dia menjelaskan Komite akan mengundang Petral pada rapat yang digelar Rabu pekan ini.
Dia menitikberatkan pembahasan pada besaran diskon yang diterima Petral ketika membeli BBM. Pemerintah sendiri mendapatkan diskon sebesar 1,58% dari BBM yang disediakan Petral.
"Kenyataannya diskon yang diterima Petral lebih besar dari itu atau tidak, nanti kita lihat," ujarnya.
