Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengisyaratkan keikutsertaan Total E & P Indonesia dalam pengelolaan Blok Mahakam di Kalimantan Timur setelah kontrak habis pada 2017 mendatang.
Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan pemerintah tidak menginginkan perpindahan pengelolaan Blok Mahakam dari Total kepada PT Pertamina (Persero) tanpa memperoleh keuntungan apapun.
“Kami tidak mau semata-mata pindah tapi tidak mendapatkan apa-apa,” katanya seperti dikutip Bisnis, Sabtu (29/11/2014).
Karena itu, dia mendorong agar keikutsertaan Total di Blok Mahakam diganti dengan menggandeng Pertamina mengelola blok minyak dan gas bumi (migas) di luar negeri. “Kita mau mengajak Total menggandeng perusahaan kita dan membawanya ke kancah internasional,” ujarnya.
Dia menekankan industri migas Indonesia tidak bisa bermain di tingkatan lokal karena sarat teknologi canggih dan membutuhkan investasi yang besar. Karena itu, perusahaan migas nasional membutuhkan kerja sama global.
Dia menuturkan Bangsa Indonesia harus mengubah persepsi terhadap mitra asing. Dalam bekerja sama dengan mitra asing, menurutnya, Indonesia harus setara dan tidak menjadi konsumen semata.
“Kita harus menempatkan diri sebagai mitra bukan lebih rendah,” jelasnya.
Hal senada diungkapkan Widhyawan Prawiraatmadja, Kepala Unit Pengendalian Kinerja Kementerian ESDM. Menurutnya, Pertamina harus mempertimbangkan keuntungan yang akan diperoleh ketika perusahaan pelat merah itu menggandeng Total. Salah satunya opsi swap blok luar negeri.
“Ya nanti ada hitung-hitungannya,” ujarnya.
Terkait penetapan bonus tanda tangan (signature bonus) setelah Blok Mahakam, Wawan—sapaan akrab Widhyawan—menyatakan Pertamina bisa membayar ataupun tidak membayar kepada pemerintah. Namun, jika Pertamina menggandeng Total maka perusahaan asal Perancis itu diwajibkan membayar bonus tanda tangan kepada pemerintah.
Perlu diketahui, Total menginvestasikan dana sekitar US$2,5 miliar per tahun untuk operasi Blok Mahakam. Dikonfirmasi apakah Pertamina sanggung menginvestasikan dana sebesar itu, Widhyawan mengaku tidak mengetahui kemampuan BUMN Migas.
“Silakan tanya ke Pertamina,” ungkapnya.
Sebelumnya, Pertamina belum menentukan sikap terkait keikutsertaan PT Total E & P Indonesie dalam pengelolaan Blok Mahakam di Kalimantan Timur setelah kontrak habis pada 2017.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Pertamina Muhamad Husen mengaku masih menunggu hasil kajian data teknis Blok Mahakam sebelum memutuskan akan mengikutkan Total atau menjadi operator tunggal.
“Ya posisinya kami belum tahu [akan menjadi operator tunggal atau mengajak Total],” katanya.
Menanggapi tantangan pemerintah agar Pertamina menyerahkan proposal pengelolaan blok pascahabis kontrak, Husen berjanji perseroan akan segera mengrimkan proposal kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Satuan Khusus Pelaksana Kegaiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
“Kami sedang menyusun proposal,” ujarnya.
Menurutnya, dia meminta kepada Kementerian agar memberikan waktu tiga bulan untuk menyusun proposal. Namun, dia berharap proposal yang diminta pemerintah bisa rampung sebelum tiga bulan.
Selain mengkaji data, lanjut Husen, BUMN Migas juga akan mengecek langsung ke Blok Mahakam yang berada di Kalimantan Timur. Husen kembali meyakinkan Pertamina sanggup mengelola Blok Mahakam baik dari segi teknologi maupun finansial.
“Enggak masalah, kami sudah lama meyakinkan soal teknologi dan finansial,” tegasnya.
