Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) belum menentukan sikap terkait keikutsertaan PT Total E & P Indonesie dalam pengelolaan Blok Mahakam di Kalimantan Timur setelah kontrak habis pada 2017.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Pertamina Muhamad Husen mengaku masih menunggu hasil kajian data teknis Blok Mahakam sebelum memutuskan akan mengikutkan Total atau menjadi operator tunggal.
“Ya posisinya kami belum tahu [akan menjadi operator tunggal atau mengajak Total],” katanya seperti dikutip Bisnis.com, Rabu (26/11/2014).
Menanggapi tantangan pemerintah agar Pertamina menyerahkan proposal pengelolaan blok pascahabis kontrak, Husen berjanji perseroan akan segera mengrimkan proposal kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Satuan Khusus Pelaksana Kegaiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
“Kami sedang menyusun proposal,” ujarnya.
Menurutnya, dia meminta kepada Kementerian agar memberikan waktu tiga bulan untuk menyusun proposal. Namun, dia berharap proposal yang diminta pemerintah bisa rampung sebelum tiga bulan.
Selain mengkaji data, lanjut Husen, BUMN Migas juga akan mengecek langsung ke Blok Mahakam yang berada di Kalimantan Timur. Husen kembali meyakinkan Pertamina sanggup mengelola Blok Mahakam baik dari segi teknologi maupun finansial.
“Enggak masalah, kami sudah lama meyakinkan soal teknologi dan finansial,” tegasnya.
Di sisi lain, Kepala Unit Pengendalian Kinerja Kementerian ESDM Widhyawan Prawiraatmadja menyatakan pemerintah telah memberikan poin apa saja yang harus dilakukan Pertamina sebelum Blok Mahakam diserahkan secara resmi.
Dia kembali menegaskan Pertamina harus mempertimbangkan keuntungan yang akan diperoleh ketika perusahaan pelat merah itu menggandeng Total. Salah satunya opsi swap blok luar negeri.
“Ya nanti ada hitung-hitungannya,” ujarnya.
Terkait penetapan bonus tanda tangan (signing bonus) setelah Blok Mahakam, Wawan—sapaan akrab Widhyawan—menyatakan Pertamina bisa membayar ataupun tidak membayar kepada pemerintah.
Namun, jika Pertamina menggandeng Total maka perusahaan asal Perancis itu diwajibkan membayar bonus tanda tangan kepada pemerintah.
Perlu diketahui, Total menginvestasikan dana sekitar US$2,5 miliar per tahun untuk operasi Blok Mahakam. Dikonfirmasi apakah Pertamina sanggung menginvestasikan dana sebesar itu, Widhyawan mengaku tidak mengetahui kemampuan BUMN Migas.
“Silakan tanya ke Pertamina,” ungkapnya.
Seperti diketahui, pemerintah telah memastikan Pertamina akan menjadi pemegang saham mayoritas sekaligus menjadi operator Blok Mahakam setelah habis kontrak pada 2017. Namun, Pertamina dituntut untuk meyakinkan pemerintah terlebih dahulu.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Naryanto Wagimin mengatakan pihaknya tidak terlalu yakin Pertamina bisa menjadi pemegang saham 100% karena nilai investasi yang dibutuhkan sangat besar.
Meski demikian, lanjutnya, pemerintah masih menunggu Pertamina menyampaikan proposal dalam pengelolaan Blok Mahakam, dengan didukung data yang kuat mengenai kemampuannya.
“Maksimal waktunya 3 bulan dari pekan lalu,” imbuhnya.
Berdasarkan catatan Bisnis.com, Blok Mahakam dikelola Total dengan kepemilikan hak partisipasi 50% dan sisanya dikuasai Inpex Corporation asal Jepang.
Kontrak kerja sama Mahakam dengan Total berjalan selama 50 tahun pada 2017. Kontrak pertama diteken 31 Maret 1967 dengan jangka waktu selama 30 tahun, kemudian pada 31 Maret 1997 diperpanjang lagi selama 20 tahun dan akan berakhir 30 Maret 2017.
