Bisnis.com, JAKARTA—Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengusulkan insentif pajak bagi industri galangan kapal, minimal dilakukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan agar pelaku industri nasional benar-benar mampu bersaing dengan luar negeri.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Dedy S Priatna mengaku proyek tol laut bakal berdampak besar terhadap perkembangan sektor maritim, termasuk industri galangan kapal. Namun, hal itu tidak cukup apabila tidak ada dukungan dari kebijakan perpajakan.
“Setidaknya pembebasan pajak itu, selama lima tahun ke depan bagi industri galangan kapal. Sampai mereka banyak order, efisiensi meningkat, lalu dapat bersaing dengan luar negeri. Sekarang ini kan galangan kapal kita itu banyak bangkrutnya,” tuturnya.
Dedy mengungkapkan sebanyak 70% dari kebutuhan sparepart untuk pembuatan kapal berasal dari impor.
Alhasil, tingginya kebutuhan impor dalam pembuatan kapal mengerek harga kapal buatan Indonesia, menjadi lebih mahal 20%-30% dari buatan luar negeri.
Apabila ini dibiarkan, lanjutnya, pengembangan tol laut justru hanya menguntungkan pengusaha asing dibandingkan dengan pengusaha dalam negeri.
Pada akhirnya, potensi penerimaan pajak dari sektor tersebut tidak mampu dioptimalkan.
“Tol laut memang tetap jalan, tapi barang [kapal] yang ada itu dari luar negeri semua. Makanya, pembebasan atau insentif pajak terhadap bea masuk dan Pajak Pertambahan Nilai [PPN] bagi galangan kapal penting,” tuturnya.
Berdasarkan data Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo), industri galangan kapal nasional baru menyumbang 10% dari total kebutuhan kapal sebanyak 1.000 kapal per tahun.
Padahal, kemampuan produksi tahunan berkisar 300–400 kapal per tahun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
