Bisnis.com, SURABAYA--Konsep integrasi sistem logistik laut dan darat yang diusung Presiden terpilih Joko Widodo akan menggabungkan rute berlayar kapal dengan jaringan rel kereta api.
Gubernur DKI yang akrab dipanggil Jokowi menguraikan pemikiran tol laut berdasar pada kondisi wilayah perairan yang notabene 2/3 dari luas Indonesia kurang diperhatikan. Padahal, negara lain yang memiliki luas laut yang dominan pasti mendasarkan infrastruktur perairan.
"Makanya kenapa saya usulkan tol laut. Ini bukan jalan tol. Tapi ujung barat sampai timur ada kapal yang lewat terus menerus," jelasnya saat berpidato di Muktamar PKB 2014 di Surabaya, Minggu (31/8/2014) malam.
Rute kapal dalam konsep tol laut tersebut meliputi Aceh, Jakarta, Surabaya, Nusa Tenggara, Maluku sampai Papua. Jalur tersebut akan menjadi rute utama, sedangkan distribusi ke kepulauan lain menggunakan kapal-kapal lebih kecil dibanding dengan armada di jalur utama.
Dia menilai bila kapal yang melintas di jalur utama tersebut rutin berlayar maka harga kebutuhan di Papua tidak akan selisih banyak dibanding di Jawa. Paling mahal selisih harga separuhnya, itupun bila sudah di pedalaman. Namun, tanpa jalur distribusi yang baik harga pun berlipat-lipat.
Seperti semen, kata Jokowi, di Jawa Rp60.000-Rp70.000 per sak di pedalaman Papua bisa Rp1 juta-Rp1,5 juta per sak. Kondisi tersebut dinilai sebagai praktik ketidakadilan akibat sistem logistik yang perlu perbaikan.
"Kalau bisa dilakukan untuk transportasi yang sekarang 15% dari harga sedangkan negara lain bisa 7%-10%. Artinya kan gede banget ongkosnya, ini harus dibenahi," tambahnya.
Bila sistem logistik yang nantinya diintegrasikan dengan sistem logistik nasional ini berjalan maka daya saing produk dalam negeri naik. Pasalnya, biaya logistik murah maka harga produk juga semakin terjangkau.
Sementara di sektor darat, konsep tol laut akan dipadukan dengan jaringan rel kereta api di Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua. Jokowi menghitung kebutuhan pembangunan rel tersebut hanya Rp350 triliun.
Kebutuhan dana tersebut bisa saja tidak sepenuhnya dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebab dengan perkiraan APBN 2015 sekitar Rp2.019 triliun dan setelah dikurangi pengeluaran untuk pendidikan 20%, bayar utang Rp400 triliun maka sisa untuk proyek ini sedikit.
"Kalau tidak APBN ya investasi [swasta], nanti dibagi-bagi, kalau tak menguntungkan APBN. Investasi kan cari yang menguntungkan," paparnya sembari menegaskan, asalkan ada niat model integrasi tol laut dengan jaringan kereta api ini pasti bisa diselesaikan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
