Bisnis.com, JAKARTA- Kalangan industri pengguna gas bumi berharap pemerintahan baru bisa membuat kebijakan yang tepat terkait harga gas untuk industri.
Ketua Forum Pengguna Industri Gas Bumi Achmad Safiun mengatakan saat ini kedua pasangan capres-cawapres kembali menjadikan isu energi sebagai program prioritas yang harus dikedepankan.
Selama ini, isu energi memang selalu menjadi program prioritas pemerintahan. Namun sayang, pemerintah hampir tidak bisa memberikan jaminan energi kepada industri, khsususnya jaminan pasokan dan harga gas.
“Dari sisi pasokan, Jawa Barat dan Sumatra Utara, khususnya Medan masih sangat kekurangan. Sampai saat ini masih defisit,” kata Safiun kepada Bisnis, Rabu (28/5).
Padahal, kata Safiun, bila pemerintah bisa membuat jalur pipa Trans Jawa lebih cepat, kebutuhan di Pulau Jawa bisa dipenuhi seluruhnya. Begitu juga bila pemerintah tidak memindahkan FSRU Arun ke Lampung.
“Kawasan Medan dan Jawa Barat bisa lebih cepat mendapatkan kepastian, kalau sekarang masih belum kelihatan. Ke depan, pemerintah harus lebih serius lagi dalam membangun infrastruktur.”
Selain itu, yang paling penting lagi adalah kebijakan harga gas. Menurut Safiun, harga gas untuk industri di dalam negeri sangat tidak kompetitif dibandingkan dengan negara Asean lainnya.
Pemerintah Indonesia seharusnya bisa memberikan harga gas yang lebih murah untuk industri. Saat ini, harga gas yang dibeli oleh industri adalah US$9-US$10 per MMbtu.
“Kalau di Singapura, pemerintahnya beli dari impor US$16 per MMbtu, kemudian dijual ke industri US$4 per MMbtu. Nantinya, Singapura akan mendapatkan nilai tambah yang lebih besar lagi dari industri, intinya nilai tambah diperoleh dari industri. Kalau di Indonesia, industri disuruh beli dengan harga mahal, bagaimana bisa ada nilai tambah,” tegas dia.
Oleh sebab itu, dia berharap, pemerintahan baru bisa membuat skema kebijakan harga gas yang tepat untuk industri. Hal ini bertujuan untuk memajukan industri dalam negeri.
