Bisnis.com, BALIKPAPAN - PHRI Kota Balikpapan meminta pemerintah tidak seharusnya melakukan pengurangan subsidi tersebut secara serta merta karena dampaknya akan langsung dirasakan secara luas.
"Kan bisa diatur, kenaikan tarif misalnya untuk setahun sekali atau dua tahun sekali," kata Ketua PHRI Kota Balikpapan Yulidar Gani, Jumat (1/5/2014).
Dia menambahkan kenaikan TDL untuk industri besar tetap akan dirasakan oleh masyarakat secara luas karena beban produksi akan dimasukkan dalam komponen biaya yang harus ditanggung pengusaha. "Kalau masuk komponen biaya produksi, tentu akan lari ke harga barang kan. Masyarakat yang tetap menanggungnya," tukasnya.
Adapun untuk industri perhotelan, justru akan lebih berat lagi karena penyesuaian harga bisa mempengaruhi tingkat kunjungan. Akibatnya, salah satu solusi yang akan dilakukan pun dengan menekan biaya operasional yang lain.
"Bisa saja karyawan yang akan dirampingkan untuk efisiensi. Ini akan menjadi bumerang bagi pemerintah," tuturnya.
Bahan bakar solar yang mendominasi pembangkit di Kaltim salah satunya menjadi penyebab masih mahalnya biaya subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah. Nilai subsidi yang dikeluarkan pemerintah mencapai Rp4 triliun per tahun karena harga jual listrik hanya sebesar Rp846 per KWh sementara harga pokok produksi listrik mencapai Rp2.549 per KWh.
