Bisnis.com, JAKARTA—Pengamat perumahan dan permukiman dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Jehansyah Siregar menilai pemerintah tidak mempunyai political will untuk menuntaskan masalah hunian di perkotaan.
Hal tersebut tampak dari lambatnya penyusunan peraturan pemerintah mengenai badan pelaksana sebagai lembaga yang diharapkan dapat menjalankan sistem penyedia rumah umum.
“Pembangunan rusun itu berdasarkan proyek-proyek saja, bagi-bagi jatah melalui tender. Pembangunan rusun untuk pesantren, polisi, atau mahasiswa, itu sebetulnya bukan prioritas,” katanya saat dihubungi, Rabu (2/4/2014).
Pemerintah harus menyadari bahwa kebutuhan hunian bagi masyarakat perkotaan itu sangat krusial saat ini, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Terlebih lagi, sebagian besar atau 60% masyarakat Indonesia tinggal di perkotaan.
“Kenapa penyediaan rumah umum tidak kunjung dikembangkan? Karena sistem yang ada juga belum disiapkan. Kebijakan ini menjadi dasar dari sistem penyedian tanah untuk perumahan,” ujarnya.
