Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat meminta agar para pihak jeli ketika mengeksekusi rencana alih kelola taman nasional dan kawasan konservasi lain dari Kementerian Kehutanan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Jika eksekusi itu tidak terjadi secara mulus, sangat dimungkinkan lokasi-lokasi yang dialih kelola akan terbengkalai, sehingga dapat membahayakan ekosistem dan merugikan secara ekonomi.
“Sebetulnya siapa yang mengelola tidak penting, yang penting adalah kepastian kapan, di mana dan bagaimana kawasan itu dikelola,” kata Pengamat Kebijakan Konservasi Wahjudi Wardojo kepad Bisnis, Selasa (11/3/2014).
Wahjudi memaparkan, pihaknya merasa bahwa pengalihan kawasan konservasi itu tidak bermasalah karena merupakan keputusan politik, tetapi perlu mempertimbangkan apakah dilaksanakan secara bertahap atau langsung seluruhnya.
Kemudian, tambahnya, pengelolaan taman nasional harus memperhatikan sumber daya pendanaan dan manusia, serta sistem pengelolaan yang jelas, yang harus dirancang dengan baik.
