Bisnis.com, JAKARTA – Penerapan layanan pelayaran jangka pendek atau short sea shipping hingga saat ini masih berada dalam wilayah pro dan kontra.
Kementerian Perhubungan masih mengkaji lebih lanjut dampak sosial dan ekonomi penerapan short sea shipping atau pelayaran jarak pendek. Sementara, ada pihak yang menginginkan hal itu segera diimplementasikan.
Menteri Perhubungan E. E. Mangindaan menuturkan, pihaknya sudah menerima saran dan masukan dari organisasi pemerhati transportasi nasional.
Di sisi lain, Kemenhub juga perlu melakukan kajian lebih lanjut yang lebih komperhensif dan menyeluruh dari aspek sosial ekonomi masyarakat dan pengguna jasa pengiriman barang yang selama ini menggunakan angkutan darat.
Dampak yang perlu diperhatikan, misalnya hilangnya beberapa mata pencaharian bagi pelaku jasa pengiriman barang melalui jalur darat,seperti sopir dan pengusaha truk pengiriman barang.
Selain itu, Mangindaan mengatakan ada beberapa perusahaan yang sudah terbiasa menggunakan jalur darat untuk mendistribusikan barang.
"[Short sea shipping] tujuannya agar darat tidak terlalu padat. Tapi truk-truk yang biasa mengangkut itu mengeluh. Nah ini perlu kita bicarakan lagi. Kalau kita mau sembarangan, keuntungannya ada, tapi merugikan beberapa komponen," ujar Mangindaan, Senin (24/2/2014).
Lebih lanjut ia mengatakan, saat ini solusi yang terpikirkan adalah pemilihan barang yang diangkut melalui short sea shipping hanya untuk barang-barang tertentu.
Antara lain, kata Mangindaan, alat-alat konstruksi yang pengirimannya tidak perlu singgah.
“Misalnya, kita short sea shipping itu hanya barang-barang apa saja. Misalnya alat konstruksi yang tidak pakai singgah-singgah. Nah, itu,” ucap Mangindaan.
Menyangkut infrastruktur pelabuhan yang dinilai memerlukan kualifikasi khusus untuk penerapan short sea shipping, Mangindaan mengatakan saat ini pembangunan dan pengembangan di beberapa pelabuhan di Pulau Jawa masih terus berlanjut.
“Di Surabaya, pelabuhan yang kita bangun itu kan ada dua. Nah itu disesuaikan dengan itu [short sea shipping]. Ada yang di Gresik, dan Pelabuhan Paciran,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, ALFI, Iskandar Zulkarnain mengatakan penerapan pelayaran jarak pendek sudah sangat mendesak.
Terlebih, kata dia, Jalur Pantura sebagai jalur utama pengiriman barang pada beberapa waktu lalu mengalami stagnasi lalu lintas karena banjir.
Akibat stagnasi lalu lintas di Pantura itu, dia menuturkan, pengusaha harus mengeluarkan ongkos operasional tambahan tak sedikit.
“Ya bisa 25%-30% tambahan biaya operasional seperti bensin, uang makan dan harian,” ujarnya.
Lebih dari itu, sambung Iskandar, para pengusaha sebenarnya lebih membutuhkan kepastian usaha, salah satunya dengan ketepatan waktu pengiriman dan penerimaan barang.
“Ketepatan waktu serah terima barang, kalau pakai short sea shipping ini sudah ada jadwal, bisa lebih jelas waktu. Kepastian usaha itu yang mahal,” ujar Iskandar.
Untuk itu, dia melanjutkan, pemerintah perlu segera merealisasikan pengiriman barang melalui pelayaran jarak pendek.
“Kalau tidak sekarang, malah terlambat. Supaya jangan jadi wacana saja, ya sudah jalani,” ucapnya.
