Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Short Sea Shipping Ditolak Operator, Salah Regulator?

Dualisme regulasi mengenai short sea shipping (SSS) atau pelayaran pantai dengan angkutan penyeberangan memunculkan konflik di lapangan.
Rinaldi Mohammad Azka
Rinaldi Mohammad Azka - Bisnis.com 16 September 2020  |  20:33 WIB
Kapal floating storage & offloading (FSO) milik PT Radiant Utama Interisco Tbk. Kapal tanker ini merupakan salah satu aset Radiant di segmen usaha FSO.  - radiant.co.id
Kapal floating storage & offloading (FSO) milik PT Radiant Utama Interisco Tbk. Kapal tanker ini merupakan salah satu aset Radiant di segmen usaha FSO. - radiant.co.id

Bisnis,com, JAKARTA - Kisruh short sea shipping (SSS) atau pelayaran pantai dengan angkutan penyeberangan merupakan dampak dari ambigunya regulator dalam mengurusi aktivitas laut dan perairan. Konflik usaha tidak dapat dihindarkan.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengungkapkan usaha SSA atau pelayaran pantai dengan penyeberangan saat ini pada titik nadir karena regulasi yang ambigu.

"Kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dibiarkan tumpang tindih. Izin operasi angkutan laut dikeluarkan oleh dua Ditjen di Kementerian Perhubungan yang berbeda," jelasnya, Rabu (16/9/2020).

Berdasarkan PM No.104/2017 tentang penyelenggaraan angkutan penyeberangan di Indonesia, izin operasi angkutan penyeberangan dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Darat.

Sementara itu, berdasarkan PM No.93/2013 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut, izin operasi angkutan laut dikeluarkan berdasarkan pemberian RPK (rencana pengoperasian kapal) yang dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan laut

"Dualisme regulasi ini memunculkan konflik di lapangan dan ujung-ujungnya membuat usaha logistik atau industri maritim bermasalah," ujarnya.

Menurutnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) harus memanggil seluruh pemangku kepentingan dan menyatukan dua regulasi ini. Dengan begitu, peraturannya menjadi kesatuan yang tidak saling tumpang tindih.

Menurutnya, regulator tidak boleh menghitung urusan bisnis juga, karena jika diatur terlalu ketat bisnis bisa mati. Apalagi ketika dihadapkan persaingan yang lawannya memiliki kebebasan aturan.

"Sekarang ini penumpang berkurang barang berkurang, sekarang duduk bersama saja, mau ditarik ke laut atau darat, tarik saja ke laut semua. Menhub harus tentukan hal ini. Dualisme regulasi supaya tidak ada lagi," tegasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Kemenhub short sea shipping
Editor : Amanda Kusumawardhani
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top