Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Ombudsman RI Minta Kemenhub Bikin Ditjen Angkutan Perairan, Kenapa Ya?

Salah satu permasalahan yang tengah mencuat yakni operasional short sea shipping (SSS) atau pelayaran menyisir pantai yang rutenya berhimpitan dengan aktivitas angkutan penyeberangan sehingga mendistorsi pelaku usaha penyeberangan.
Rinaldi Mohammad Azka
Rinaldi Mohammad Azka - Bisnis.com 16 September 2020  |  20:45 WIB
Kapal Winposh Ready, salah satu armada tipe Anchor Handling Tug Supply milik PT Wintermar Offshore Marine Tbk. - wintermar.com
Kapal Winposh Ready, salah satu armada tipe Anchor Handling Tug Supply milik PT Wintermar Offshore Marine Tbk. - wintermar.com

Bisnis.com, JAKARTA - Ombudsman RI mengungkapkan seharusnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (TSDP) di Ditjen Darat dilebur menjadi Direktorat Jenderal Angkutan Perairan.

Anggota Ombudsman Alvin Lie menuturkan ada urgensi untuk menggabungkan aktivitas transportasi perairan dalam satu Direktorat Jenderal di Kementerian Perhubungan (Kemenhub). 

Pasalnya, terdapat irisan aktivitas perhubungan laut atau kemaritiman yang dikelola Ditjen Perhubungan Laut dengan Ditjen Perhubungan Darat yang didalamnya ada TSDP.

"Pemerintah harus membentuk Direktorat Jenderal Angkutan Perairan di Kementerian Perhubungan, sebagai pembina tunggal terhadap angkutan perairan, guna menghapus dualisme pembinaan sebagaimana terjadi saat ini," katanya, Rabu (16/9/2020).

Salah satu permasalahan yang tengah mencuat yakni operasional short sea shipping (SSS) atau pelayaran menyisir pantai yang rutenya berhimpitan dengan aktivitas angkutan penyeberangan sehingga mendistorsi pelaku usaha penyeberangan.

"Kami tidak mau ada keberpihakan, kalau dileburkan Dirjen Laut hilang ya akhirnya ini soal anggaran mati-matian akan dipertahankan. Menterinya berani atau tidak, kami menilai darat mengurusi kapal ini tidak sesuai kompetensi, seberapa kuat seorang menteri menghadapi birokrat," katanya.

Lebih lanjut, dia menegaskan perlu ada keberanian politik dari seorang Menteri Perhubungan untuk menyelamatkan industri maritim dan penyeberangan dengan memasukkan penyeberangan dalam domain maritim.

Hal ini akan memberikan dampak positif secara jangka panjang. Dia khawatir para menteri tidak ada yang berani menyampaikan kepada Presiden mengenai apa yang seharusnya dilakukan.

Dia mencontohkan keinginan Presiden menjadikan bandara internasional sebanyak mungkin, dan baru-baru ini baru disadari bahwa semakin banyak bandara internasional, Indonesia malah jadi pengumpan bagi Malaysia dan Singapura.

"Ketika bangun bandara, bangun pelabuhan itu sama, untuk pelabuhan ukuran apa, berapa banyak kargo pokoknya jadi dahulu. Ketika diresmikan ada itu barang sepi lagi setelah itu tidak bisa dirawat rusak akhirnya," ujarnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Kemenhub short sea shipping
Editor : Amanda Kusumawardhani
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

BisnisRegional

To top