Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan masih mengkaji lebih lanjut terkait dampak sosial dan ekonomi masyarakat dari penerapan pelayaran jarak pendek.
Menteri Perhubungan E. E. Mangindaan menuturkan pihaknya sudah menerima saran dan masukan dari organisasi pemerhati transportasi nasional.
Kemenhub, katanya, juga perlu melakukan kajian lebih lanjut yang lebih komperhensif dan menyeluruh dari aspek sosial ekonomi masyarakat dan pengguna jasa pengiriman barang yang selama ini menggunakan angkutan darat.
Dampak yang perlu diperhatikan seperti hilangnya beberapa mata pencaharian bagi pelaku jasa pengiriman barang melalui jalur darat, seperti sopir dan pengusaha truk pengiriman barang.
Selain itu, Mangindaan mengatakan ada beberapa perusahaan yang sudah terbiasa menggunakan jalur darat untuk mendistribusikan barang.
"[Short sea shipping] tujuannya agar darat tidak terlalu padat. Tapi truk-truk yang biasa mengangkut itu mengeluh. Nah, ini perlu kita bicarakan lagi. Kalau kita mau sembarangan, keuntungannya ada, tetapi merugikan beberapa komponen," ujarnya, Senin (24/2/2014).
Lebih lanjut dia mengatakan saat ini solusi yang terpikirkan adalah pemilihan barang yang diangkut melalui short sea shipping hanya untuk barang-barang tertentu saja. Antara lain, kata Mangindaan adalah alat-alat konstruksi yang pengirimannya tidak perlu singgah.
“Misalnya, kita short sea shipping itu hanya barang-barang apa saja. Misalnya alat konstruksi yang tidak pakai singgah-singgah. Nah, itu,” ucapnya.
Menyangkut,persoalan infrastruktur pelabuhan yang dinilai memerlukan kualifikasi khusus untuk penerapan short sea shipping, Mangindaan mengatakan saat ini pembangunan dan pengembangan di beberapa pelabuhan di Pulau Jawa masih terus berlanjut.
“Di Surabaya itu pelabuhan yang kita bangun itu kan ada dua itu. Nah itu disesuaikan dengan itu [short sea shipping]. Ada yang di Gresik, dan Pelabuhan Paciran,” ucapnya.
