Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pengusaha Mainan Anak-Anak Minta Jeda Penerapan SNI Wajib

Asosiasi Pengusaha Mainan Indonesia meminta jeda waktu selama 6 bulan kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan setelah pemberlakuan SNI wajib terhadap mainan anak pada 30 April 2014.
Dewi Andriani
Dewi Andriani - Bisnis.com 20 Februari 2014  |  23:10 WIB
Beberapa mainan impor yang membanjiri pasar dalam negeri - SPDI
Beberapa mainan impor yang membanjiri pasar dalam negeri - SPDI

Bisnis.com,  JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Mainan Indonesia meminta jeda waktu selama 6 bulan kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan setelah pemberlakuan SNI wajib terhadap mainan anak pada 30 April 2014.

Vice Chairman for Marketing Asosiasi Pengusaha Mainan Anak Indonesia (APMI) Sudarman Widjaja mengatakan perlunya masa transisi tersebut mengingat masih minimnya pelaku usaha yang sudah mengantongi SPPT SNI. Dalam kurun waktu tersebut, pihaknya akan mendorong dan terus mensosialisasikan pelaku usaha mengajukan diri memperoleh SPPT SNI.

“Kami minta jeda waktu selama 6 bulan sebelum adanya pengawasan dari Kemendag. Setelah waktu itu, dan barangnya masih beredar, baru mungkin dapat dikenakan sanksi,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (20/2/2014).

Dengan diterapkannya SNI wajib pada 30 April 2014, hanya produk-produk yang sudah memiliki label SNI lah yang boleh dijual bebas di pasaran. Kondisi ini, dikhawatirkan dapat menurunkan omzet pelaku usaha.

“Pasti akan ada penurunan [omzet], tapi saya belum bisa memperkirakan.  Namun, sebagai pengusaha, masing-masing pelaku usaha pasti memiliki cara untuk melanjutnya usahanya masing-masing. Dan kami dari asosiasi akan terus mendorong dan memfasilitasi mereka memperoleh sertifikasi,” tuturnya.

Sementara itu, Dirjen Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian Euis Saidah mengatakan pihaknya akan memberikan masa transisi dalam penerapan wajib SNI mainan anak tersebut secara bertahap.

“Karena SNI belum wajib, sampai saat ini belum kelihatan yang sudah mendaftarakan. Namun kami memahami tidak mungkin membiarkan IKM tidak makan karena produknya tidak boleh beredar. Setelah tanggal 30 April, pengawasan tetap ada, namun bukan langsung diberikan sanksi tetapi akan diberi pembinaan untuk dapat mengantongi sertifikasi SNI,” ucapnya.

Menurutnya, untuk mendapatkan sertikasi SNI tersebut, tarif yang diberlakukan sekitar Rp3 juta hingga Rp10 juta. Dalam hal ini, Kemenperin akan memberikan bantuan pendanaan untuk pengembangan produk sehingga dapat memenuhi kriteria standar serta pembiayaan untuk mendapatkan sertifikasi SNI.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

sni wajib permainan anak
Editor : Fatkhul-nonaktif
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top