Bisnis.com, JAKARTA – Kebijakan yang mewajibkan uang jaminan 5% dari belanja modal pabrik pengolahan atau pemurnian, membuat pengusaha kebakaran jenggot. Pasalnya, mereka kelabakan mencari dana yang dibutuhkan itu.
Selain kewajiban itu, pemerintah juga menjanjikan insentif berupa keringanan pembayaran pajak pertambahan nilai.
“Kalau seperti ini ceritanya, bukan semakin cepat smelter jadi, melainkan semakin tertunda, akibat pelaku usaha pusing cari pinjaman,” kata Direktur Utama PT Indosmelt Natsir Mansyur, Jumat, (7/2/2014).
Menurut Natsir, Indosmelt akan membangun pabrik smelter untuk mengolah konsentrat tembaga menjadi copper cathode di Maros, Sulawesi Selatan.
Belanja modal pabrik pemurnian copper cathode kedua di Indonesia setelah PT Smelting di Gresik itu diklaim mencapai US$1,5 miliar, dengan kapasitas produksi 180.000 ton per tahun. Dengan demikian, Indosmelt harus membayar uang jaminan US$75 juta.
Dia mengaku akan memundurkan jadwal ground breaking pabrik pemurnian konsentrat tembaga menjadi copper cathode. Padahal, Indosmelt pernah berjanji akan melakukan ground breaking pada akhir Februari atau awal Maret 2014.
Menurutnya, pemerintah bukannya memberikan insentif kepada pelaku usaha yang akan membangun smelter, tetapi justru memberikan punishment yang sebenarnya tidak perlu diberikan.
Dia mencontohkan di negara lain pembangunan smelter sebagai industri strategis, pelaku usaha justru diberikan insentif yang besar, juga disediakannya infrastruktur, energi dan lembaga pembiayaan.
Namun, pemerintah Indonesia hanya mengobral tax holiday dan tax allowances, itu pun dikenakan bea keluar dan uang jaminan. Padahal, infrastruktur, energi dan lembaga pembiayaan dilempar sepenuhnya kepada pelaku usaha.
Dia menilai pelaku usaha memiliki niat untuk membangun smelter. Hanya saja pelaku usaha kesulitan untuk memperoleh dana pinjaman yang tidak sedikit, juga masalah kepastian kebijakan dari pemerintah untuk meyakinkan investor. “Ini tahun politik, jangan-jangan pemerintahan berganti kebijakan juga berganti. Ini kan repot, kepastian itu penting,” ujarnya.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo berdalih insentif akan diberikan berupa keringanan pembayaran pajak pertambahan nilai. Selain itu, pihaknya juga membuka negosiasi dengan pelaku usaha terkait kewajiban membayar uang jaminan pembangunan smelter. “Mereka bisa datang kepada kami untuk mempercepat pembangunan smelter,” katanya, Kamis (6/2/2014).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
