Bisnis.com, JAKARTA--International NGO Forum on Indonesian Development (Infid) meyakini potensi pajak Indonesia per tahun seharusnya lebih tinggi Rp200 triliun hingga Rp400 triliun.
Setelah Pemilu 2014, guna mencapai target tersebut, presiden Indonesia terpilih kelak harus menerapkan beberapa langkah kebijakan.
Usulan langkah kebijakan a.l, kenaikan tarif untuk kalangan superkaya yang berpenghasilan di atas Rp.10 miliar per tahun menjadi 45%.
Perubahan tarif 30% menjadi 37,5% bagi kalangan kaya dengan pendapatan kedua tertinggi yakni Rp.1 miliar hingga Rp.10 miliar per tahun.
Secara kelembagaan, Infid juga menyarankan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dipisah dari Kementerian Keuangan. Dengan demikian, nanti DJP bertanggung jawab langsung kepada Presiden, tetapi secara fungsional tetap berkoordinasi dengan Kemenkeu.
Selanjutnya, Infid meyakini perlu dibentuk unit baru atau fungsi baru yang khusus menangani perusahaan multinational dan kalangan supekaya.
Pemerintah harus memastikan semua perusaahaan pertambangan, kelapa sawit, dan otomotif membayar pajak.
Selain itu, optimalisasi peran Komisi Perpajakan dengan perluasan dan kewenangan menurut Infid sangat perlu diterapkan.
Penetapan metode seleksi tenaga DJP dengan mengadopsi mekanisme seleksi KPK dalam mencari staf berintegritas tinggi.
Selanjutnya perlu adanya akuntabilitas DJP. Lembaga pajak harus membuka laporan tahunan kinerja DJP berbasis penerimaan sektoral dan regional.
DJP juga diyakini harus membuka kekayaan setingkat direktur dan pejabat DJP.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=348&h=261)
