Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut masih membahas sumber pendanaan program Makan Siang Gratis dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Amich Alhumami mengatakan pihaknya masih menimbang sumber pendanaan program unggulan dari presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
"Dari sisi pembiayaannya sedang ditimbang betul oleh Bappenas dan juga Kementerian Keuangan," ujarnya pada konferensi pers Peluncuran Indeks Integritas Pendidikan 2023 dan Sosialisasi SPI Pendidikan 2024 di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa (30/4/2024).
Amich juga menyampaikan bahwa program Makan Siang Gratis akan dianggarkan pada APBN 2025, atau pemerintahan setelah Joko Widodo-Maruf Amin selesai bertugas.
Namun, APBN 2025 masih akan dibahas oleh pemerintahan saat ini sehingga pemerintahan Jokowi-Maruf diketahui masih terlibat dalam pembahasan awal program tersebut.
Di sisi lain, Amich menyampaikan bahwa program unggulan Prabowo-Gibran itu akan memberikan manfaat besar. Khususnya, terkait dengan asupan nutrizi gizi bagi anak-anak usia sekolah PAUD dan SD yang masih berada dalam masa tumbuh kembang.
Baca Juga
Dia juga menegaskan bahwa sumber pendanaan program tersebut tidak akan berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
"Untuk makan siang tidak diambil dari dana BOS. Itu kan juga di tahun yang akan datang tahun 2025," ujar Amich.
Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut pemerintah masih menerima usulan terkait dengan sumber anggaran program tersebut.
Kendati tidak mengotak-atik dana BOS yang sudah ada sekarang, Kemenko Perekonomian memastikan skema sumber pendanaan program Makan Siang Gratis bisa menggunakan skema BOS.
“Tanpa mengganggu dana BOS yang reguler sekarang, entah [dana BOS] afirmatif, entah itu spesifik untuk makan siang, yang pasti skemanya BOS,” kata Ahmed Zaki Iskandar, Tenaga Ahli Menko Perekonomian, saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (8/3/2024).
Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengatakan pemerintah saat ini akan terus berkoordinasi dengan pihak Prabowo-Gibran terkait dengan disiplin fiskal dalam membiayai program-program pemerintahan selanjutnya.
Mantan pejabat Bank Dunia itu menyebut, pihaknya pasti mengkomunikasikan disiplin fiskal ke pemerintahan yang bakal naik usai Oktober 2024. Dia menyebut disiplin fiskal seperti defisit APBN di bawah 3% bahkan menjadi pesan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kami dari Kementerian Keuangan berkomunikasi dan melihat serta melihat dan memberikan alternatif mengenai postur APBN 2025 yang bisa tetap mewadahi program prioritas namun tidak melanggar fiscal prudence. Dalam hal ini defisit yang tadi disampaikan di bawah 3% jadi pedoman untuk disepakati untuk dijaga," katanya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/4/2024).
