Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah sebaiknya menunda program swasembada daging 2014 hingga beberapa tahun ke depan, mengingat belum stabilnya pertumbuhan konsumsi di Tanah Air.
Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (ASPIDI) Thomas Sembiring menilai pemerintah terlalu memaksakan program swasembada daging tersebut tanpa memperhitungkan kondisi yang ada di lapangan, seperti ketersediaan pasokan, pertumbuhan konsumsi, dan juga pertumbuhan produksinya.
“Ekonomi Indonesia sedang tumbuh, begitu juga permintaan daging juga meningkat signifikan. Karena itu, belum saatnya pemerintah mencanangkan program swasembada daging,” katanya, seperti dilaporkan Harian Bisnis Indonesia, Jumat (20/12/2013).
Thomas menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang terjadi berdampak positif di sektor ini. Konsumsi masyarakat akan daging semakin meningkat seiring dengan tumbuhnya masyarakat berpenghasilan menengah ke atas.
Hal sebaliknya justru terjadi di sektor ketersediaan pasokan, jelas Thomas, populasi sapi potong pada 2013 hanya 12,62 juta ekor atau turun 2,12 juta ekor dibanding pada 2011. Populasi sapi perah juga turun 143.937 ekor menjadi 453.188, padahal pada 2011 populasinya mencapai 597.135 ekor.
Populasi kerbau juga turun, yang pada 2013 hanya 1,098 juta ekor atau turun 207.000 ekor dari 1,305 juta ekor pada 2011. Melihat kondisi ini, dia berpendapat kurang tepat jika pemerintah tetap mengejar swasembada pada 2014.
Thomas mengusulkan agar pemerintah terlebih dahulu menentukan besaran konsumsi stabil yang ingin dicapai Indonesia. Jika nilai tersebut sudah ditentukan, maka kebijakan pemerintah akan lebih terarah dan program swasembada daging ini akan tercapai.
“Jadi pemerintah harus dapat memperkirakan sejauh mana pertumbuhan permintaan ini akan stabil, dari sini perkiraan ketersediaan dan kebutuhan dapat dihitung,” jelasnya.
