Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat masalah kelautan dari The National Maritime Institute Siswanto Rusdi menegaskan pemerintah sebaiknya jangan hanya fokus pada Selat Malaka dan Singapura tapi juga Selat Sunda.
“Sebagai negara pantai di Selat Sunda, kita seharusnya berusaha keras agar selat itu aman. Kita bisa memanfaatkan user state Selat Sunda untuk membantu kita menyediakan rasa aman berlayar. Persis seperti di Selat Malaka dan Singapura,” tegasnya, Senin (21/10).
Siswanto menegaskan Indonesia akan menghadapi perubahan mendasar di Selat Sunda terkait dengan navigasi dengan adanya pembangunan Jembatan Selat Sunda.
“Itu diimplementasikan oleh Ditjen perhubungan Laut sebagai administration. Kita kurang memperhatikan Selat Sunda. Di Selat Malaka ada Malacca Strait Council yang dibiayai Jepang, mengapa di Selat Sunda tidak ada itu?”
Sebelumnya Indonesia bersama dengan Malaysia dan Singapura mendapatkan suntikan dana US$17,5 Juta atau setara dengan Rp198 miliar dari sejumlah investor guna mengganti sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) di Selat Malaka dan Selat Singapura.
Dana itu diperoleh dari Nippon Foundation, IFAN, Malacca Strait Council (MSC), UAE, Republic of Korea, International Maritime Organization (IMO), Malacca and Singapore Straits Trust Fund, Saudi Arabia, India, China, dan Jepang dalam forum 6th Cooperation Forum (CF) di Bali awal bulan ini.
