Bisnis.com, BANDUNG—Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia DKI Jakarta mempertanyakan dasar hitungan Pemprov DKI Jakarta atas tanggungan utang pembangunan rumah susun yang ditaksir mencapai 680 blok rusun atau senilai dengan Rp13 triliun.
“Kalau anggota REI diklaim menunggak Rp13 triliun, itu tidak benar. SIPPT (surat izin peruntukan penggunaan tanah) itu bukan hanya pengembang. Ada rumah sakit, yayasan, sekolah. Pengembang itu juga belum tentu semuanya anggota REI,” kata Ketua DPD REI DKI Jakarta Rudy Margono di sela-sela acara Malam Ramah Tamah REI Se-Indonesia, Kamis (10/10/2013).
Dia memperkirakan dari seluruh utang tersebut, kemungkinan hanya sekitar 10% yang menjadi bagian dari utang anggota REI. Untuk hitungan yang lebih rinci, pihaknya tengah melakukan audit internal terhadap kewajiban pembangunan rusun tersebut.
Dasar penagihan itu adalah Surat Keputusan Gubernur No. 540/1990 tentang Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan. Aturan tersebut kemudian diperbarui pada SK Gubernur No. 1943/2002 tentang Ketentuan Perhitungan Nilai Kewajiban Penyediaan Bangunan Rusun Murah/Sederhana yang DIkonversi dengan Dana oleh Para Pengembang Pemegang SIPPT.
Saat ini, jelasnya, REI DKI Jakarta tengah melakukan audit sebagai data pembanding dengan yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta. Dengan begitu, bisa diketahui dengan pasti berapa jumlah tunggakan pembangunan rusun dari anggota REI.
“Kami minta waktu melakukan koordinasi dengan walikota merekap SIPPT. Saat ini sudah 4 wilayah. Data itu dari tahun berapa? Kami juga belum tahu data yang digunakan oleh Pemprov DKI Jakarta,” tambahnya.
Menurutnya, pemda dan REI harus menjalin hubungan sebagai mitra yang saling mendukung pertumbuhan perumahan khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah. (ra)
