BISNIS.COM, JAKARTA— Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia DKI Jakarta mengatakan siap menghimpun anggotanya untuk menjalankan kewajiban pembangunan rumah susun sederhana, jika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa menyediakan lahan.
“Itu yang sedang kita upayakan. Tanah disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta seperti di Marunda, dan pengembang bisa diminta untuk ikut membangun rusun di sana,” kata Wakil Ketua DPD REI DKI Jakarta Didi Riyanto, Senin (20/5/2013).
Dia mengatakan kewajiban pengembang untuk membangun rusun sederhana itu terikat dengan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1934/2002.
Artinya, setiap disetujuinya surat izin peruntukan penggunaan lahan (SIPPT) dengan peruntukan hunian, terdapat kewajiban pengembang untuk menyediakan rusun.
Pihaknya memastikan akan mengoptimalkan keberadaan 400 anggota pelaku usaha properti di Jakarta untuk berkontribusi dalam pembangunan rusun.
Sementara ini, sambungnya, telah dibentuk satu konsorsium gabungan 18 pengembang untuk melakukan pembangunan dua tower rusun di Pulogebang.
Ia menjanjikan siap melakukan pembangunan tower lainnya pada pertengahan tahun ini. Dalam rencana, total rusun di Pulogebang pada tahun depan akan mencapai 350 unit.
“Peluang kerja sama antara REI dengan Pemprov DKI sangat potensial dalam upaya pembangunan rusunawa (rumah susun sewa) di DKI,” katanya.
Didi mengatakan sejauh ini banyak pengembang yang cenderung ragu-ragu untuk melakukan pembangunan rusun karena mahalnya harga tanah di DKI, sementara dalam aturan tidak dijelaskan secara pasti mengenai struktur harga tanah yang ditujukan bagi pembangunan rusun. (ltc)
