Kilang Minyak, Pemerintah Tolak Permintaan Insentif Kuwait Petroleum

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memastikan tidak dapat menerima permintaan insentif dari Kuwait Petroleum Corporation yang akan bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero) membangun kilang di dalam negeri.

Susilo Siswoutomo, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, mengatakan pemerintah sudah meminta Pertamina menyampaikan tanggapan atas permintaan insentif yang diajukan Kuwait. Nantinya, pemerintah akan menunggu apakah pihak Kuwait akan mengajukan penawaran baru atau justru membatalkan kerjasamanya.

“Kami tidak membatalkan kerja sama dengan Kuwait, yang jelas permintaan insentif yang dimintakan mereka itu susah untuk direalisasikan. Karena segala sesuatu ada aturan yang mengaturnya, termasuk insentif itu,” katanya di Jakarta, Sabtu (21/9).

Susilo menuturkan pemerintah masih berharap pihak Kuwait Petroleum Corporation mau menurunkan permintaan insentifnya, dan melanjutkan kerja sama yang telah dilakukan. Pasalnya, saat ini pemerintah terus mengejar pembangunan kilang, untuk mengantisipasi meningkatnya permintaan bahan bakar minyak.

Pemerintah, lanjut Susilo, tetap berencana membangun 3 kilang dengan mekanisme pembiayaan dari dana APBN, dan kerja sama dengan pihak swasta. Pertama, pemerintah akan membangun kilang bersama Irak, kedua pendanaan sepenuhnya dari APBN, dan yang terakhir membangun kilang bersama Saudi Aramco Asia Company Limited.

“Dengan Irak kami bisa membangun 2 kilang, karena pemerintahnya berjanji memenuhi berapapun kebutuhan minyak mentah. Kemudian, kami juga akan menawarkan lagi kerja sama dengan Saudi Aramco,” tuturnya.

Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir mengatakan pembangunan kilang harus segera dilakukan untuk memenuhi kebutuhan BBM. Hingga 2018, perseroan memprediksi kebutuhan BBM akan mencapai 77 juta kiloliter, sementara kapasitas kilang saat ini hanya 40 juta kiloliter.

“Dengan pertumbuhan konsumsi BBM 5% per tahun, 2018 nanti kebutuhannya sekitar 77 juta kiloliter, kapasitas kilang kami hanya 40 juta kiloliter. Mau dari mana 37 juta kiloliter sisanya itu,” katanya.

Menurutnya, paling tidak ada harus ada tambahan 3 kilang baru dengan kapasitas 300.000 barel per hari hingga 2018 nanti. Dengan begitu, pemerintah dapat mengurangi ketergantungannya kepada impor BBM.

Dia juga menjelaskan dibutuhkan waktu paling tidak 5 tahun untuk membangun kilang. Waktu 5 tahun itu diperlukan sejak kepengurusan izin, hingga kilang mulai berproduksi.

Pertamina hingga kini merencanakan pembangunan 2 kilang baru dengan kapasitas masing-masing 300.000 barel per hari. BUMN itu telah melakukan penjajakan dengan Kuwait Petroleum Corporation, dan Saudi Aramco Asia Company Limited.

Rencana pembangunan kilang minyak dengan Kuwait Petroleum Corporation telah memasuki tahap desain rinci front-end engineering design (FEED), dengan meminta free custom tax dan infrastruktur disediakan oleh pemerintah. Namun, Kementerian Keuangan menolak permintaan insentif itu, karena dinilai terlalu berlebihan.

Sedangkan kilang yang akan dibangun bersama Saudi Aramco Asia Company Limited (SAAC) masih study market dan pre-feasibility study, dan sementara perusahaan itu belum mengajukan insentif, karena masih dilakukan kajian keekonomian tanpa insentif.

Saat ini, Pertamina memiliki 6 kilang yang mengolah 1,031 juta barel minyak mentah per hari. Kilang tersebut adalah Kilang Dumai di Riau dengan kapasitas 170.000 barel per hari, Kilang Plaju di Sumatra Selatan 118.000 barel perhari, Kilang Cilacap di Jawa Tengah 348.000 barel per hari.

Kemudian Kilang Balikpapan, di Kalimantan Timur 260.000 barel per hari, Kilang Balongan di Jawa Barat 125.000 barel per hari, danKilang Kasim di Papua Barat 10.000 barel per hari. Seluruh kilang tersebut memproduksi BBM sebesar 40,6 juta kiloliter.