Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) belum mengendus adanya praktik karteli pada komoditas kedelai yang mengalami lonjakan harga pada saat ini.
Komisioner KPPU Munrokhim Misanam mengaku belum bisa memastikan kasus kedelai ini bisa masuk sidang perkara. Namun, saat ini pihaknya akan terus melakukan proses penyelidikan.
“Akan kami selidiki terlebih dulu, tetapi ada beberapa masukan yang akan dikroscek,” kata Munrokhim seusai public hearing di Kantor KPPU, Kamis (5/9/2013).
Dia menjelaskan beberapa hal tersebut diantaranya melemahnya nilai tukar rupiah dan anomali cuaca di Amerika Serikat. Selain itu, terdapat indikasi kesengajaan importir menahan pasokan kedelai.
Munrokhim menuturkan catatan produksi yang dimiliki pemerintah sebesar 265.000 ton ternyata hanya prediksi, kenyataannya di lapangan tidak mencapai target. Permasalahan data ini harus dicek kembali dengan sumber yang terpercaya.
Dia melanjutkan Surat Persetujuan Impor (SPI) kedelai yang baru diberikan pada 29 Agustus 2013 membuat pelaku usaha panik karena stok di gudang sudah mulai menipis. Selain itu, ketidakjelasan mengenai kebijakan yang ditafsirkan oleh para pelaku usaha menjadi sesuatu yang tidak pasti.
“Pengusaha membutuhkan kepastian. Adanya ketidakpastian membuat mereka pikir lebih baik ditahan dulu sampai harga naik, kalau ini terjadi jelas pelanggaran,” ujar Munrokhim.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
