Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah mengakui penurunan produksi kayu bulat nasional disebabkan oleh lesunya pasar komoditas dunia dan disparitas harga jual.
Sekjen Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto menuturkan pelemahan ekonomi Eropa dan Amerika Serikat menyeret pelemahan harga berbagai komoditas di pasar internasional, termasuk kayu log.
Meskipun bukan komoditas ekspor, karena pemerintah menerapkan pelarangan ekspor kayu bulat, tetapi harga patokan kayu tetap mengikuti standar internasional.
"Memang persoalannya demand [permintaan], pasarnya Eropa kan belum pulih, China juga melambat," katanya, Rabu (10/7/2013)
Namun, Hadi optimistis industri pemegang hak pemanfaatan hutan (HPH) tetap eksis seiring kebutuhan komoditas kayu. Misalnya, industri kayu sengon berbasis masyarakat tetap membutuhkan kayu alam sebagai bahan dasar.
"Kalau gulung tikar sih tidak karena kebutuhan kayu terus ada. Apalagi kayu-kayu alam, semakin eksotis semakin mahal," tuturnya.
Terkait opsi pembukaan keran ekspor kayu log bersertifikat dan selektif dinilai Hadi sebagai opsi yang memungkinkan. Namun pembahasan tersebut harus didiskusikan bersama kementerian dan stakeholder terkait.
"Memang ada disparitas harga yang luar biasa antara harga kayu bulat di pasar lokal dengan di pasar ekspor. Asosiasi inginnya bisa ekspor, sehingga harganya lebih baik, tapi kan itu tidak bisa diputuskan sendiri oleh Kementerian Kehutanan harus diputuskan bersama," ujarnya.
Namun, Hadi mengakui jumlah pelabuhan yang terlalu banyak dan pengawasan yang lemah berisiko memicu ekspor kayu log ilegal yang justru merusak hutan.
"Pelabuhan kita terlalu banyak titiknya. Pengalaman kita dulu waktu IMF rekomendasikan ekspor log, ilegal logging malah tambah dan hutan kita jadi rusak."
Berdasarkan data APHI, pada 1992 realisasi produksi kayu bulat nasional mencapai 26,05 juta m3. Lambat laun produksinya merosot menjadi 10,37 juta m3 pada 1999 dan menyentuh rekor terendah yakni 1,81 juta m3 pada 2001.
Adapun, pada Januari-Juni 2013 produksi kayu bulat dari unit manajemen ijin usaha pemanfaatan hutan kayu (UM IUPHHK) mencapai 1,24 juta m3.
Realisasi tersebut turun 18,9% dibandingkan produksi pada periode yang sama tahun lalu, yakni 1,53 juta m3.
Industri Hak Pengusahaan Hutan (HPH), imbuhnya, berangsur-angsur mengalami penurunan akibat biaya produksi yang lebih tinggi dibandingkan harga jual hasil produksi. Nana mengungkapkan dari 294 HPH dengan luas areal konsesi 23,90 juta hektare, hanya 39% yang aktif menjalankan operasional.
