BISNIS.COM, JAKARTA – Kementerian Keuangan menyiapkan formula penyederhanaan pencairan anggaran pada 2014 guna mengoptimalkan penyerapan belanja pemerintah hingga 100%.
Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani mengemukakan pihaknya akan melimpahkan penyelesaian sejumlah dokumen ke kementerian/lembaga (K/L) teknis sebagai langkah simplifikasi.
“Persyaratan dokumen di K/L itu nanti tidak lagi banyak, misalnya dokumen TOR (term of reference) dan RAB (rincian anggaran belanja). Itu 2014 tidak lagi di Kementerian Keuangan,” katanya, Selasa (9/7/2013).
Adapun Kemenkeu sebagai Bendahara Umum Negara hanya memastikan tiga hal, yakni alokasi anggaran belanja, persetujuan komisi di DPR dan hasil (output) yang ditargetkan.
Askolani menjamin formula itu tidak akan menyalahi prinsip tata kelola pemerintahan (good governance) yang baik mengingat setiap K/L tetap akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Pihaknya tahun ini berkonsolidasi dulu dengan tiap K/L teknis mengenai upaya simplifikasi sehingga prosedur anyar itu baru dapat diterapkan pada 2014. Konsolidasi itu dilakukan untuk mempersiapkan dokumen pencairan anggaran belanja 2014.
Kendati berharap mampu merealisasikan penyerapan anggaran belanja K/L hingga 100% pada tahun depan, Askolani menyadari target itu tidak mudah dicapai karena pemahaman tentang administrasi pencairan yang tidak sama di setiap K/L.
Sebagai catatan, pada 2012 realisasi belanja hanya 89% dari total pagu belanja K/L sebesar Rp547,9 triliun.
“Yang penting lagi, perencanaan yang lebih matang dari K/L. Kalau hanya simplifikasi, tapi perencanaan tidak matang, ya sama saja,” ujarnya.
Untuk 2013, Askolani berharap realisasi belanja K/L dapat di atas 90% sekalipun simplifikasi anggaran baru dimulai sebatas konsolidasi antara Bendahara Umum Negara (BUN) dengan K/L.
Hingga semester I/2013, realisasi belanja K/L hanya 26,2% atau Rp163 triliun dari pagu APBN-P Rp622 triliun. Angka itu turun dari realisasi periode sama 2012 yang mencapai 30% dari total pagu.
“Kami berupaya di atas itu (90%). Persoalan berapa, kami effort supaya lebih tinggi dari itu. Jangan sampai lebih kecil dari tahun lalu,” ujarnya.
Kemenkeu mencatat dari 86 K/L, daya serap 40 K/L mencapai 26,3%-47,4% dari pagu anggaran belanja masing-masing atau lebih tinggi dari daya serap nasional.
Sementara itu, 25 K/L memiliki daya serap sedang dengan realisasi 20%-26,2%. Adapun 21 K/L memiliki daya serap rendah atau kurang dari 20%.
Menteri Keuangan Chatib Basri dalam berbagai kesempatan kerap mengemukakan gagasan simplifikasi prosedur pencairan anggaran sebagai upaya memacu penyerapan anggaran yang selalu di bawah pagu.
