BISNIS.COM, JAKARTA -- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah meminta pemerintah daerah merealisasikan janji kepala daerah untuk memberikan kemudahan berinvestasi.
Survei KPPOD pun terhadap pelaku usaha di 245 kabupaten/kota di Indonesia pada 2011 menyebutkan, beberapa daerah dinilai memiliki tingkat ketidakpastian cukup tinggi akibat kebijakan pemda.
Daerah itu meliputi Maluku, Sulawesi Barat dan Kalimantan Tengah, di mana 50% pelaku usaha menilai kebijakan yang dibuat pemda menimbulkan ketidakpastian. Bahkan, 50% pelaku usaha di Maluku menilai kebijakan pemda setempat mengakibatkan peningkatan pengeluaran.
Ketua Dewan Pengawas KPPOD Djisman Simanjuntak mengatakan sudah seharusnya pemda merealisasikan janji jika ingin menarik investasi ke daerahnya.
Pihaknya selama ini kerap menemukan pemda banyak berpromosi tentang pelayanan perizinan satu atap, tetapi pada praktiknya pengurusan izin tetap melalui prosedur panjang. Demikian pula dengan biaya perizinan yang dijanjikan murah, tetapi pada kenyataannya tetap mahal.
“Sudah saatnya pemda walk the talk, laksanakan yang dijanjikan, jangan cuma di atas kertas,” katanya dalam Forum Dialog Investasi yang digelar KPPOD, Senin (17/6).
Pemda yang tidak menepati janji pada akhirnya tak hanya berimbas negatif pada penanaman modal dalam negeri, tetapi juga penanaman modal asing.
Djisman mencontohkan relokasi pabrik secara besar-besaran dari China lebih banyak direbut Vietnam karena kebijakan di Indonesia tak semenarik Vietnam.
Bupati Kendal Widya Kandi Susanti mengatakan pihaknya menjalin kerjasama yang baik dengan DPRD dan LSM setempat sehingga investor tidak perlu ragu untuk menanamkan modal di kabupaten itu.
“Saya pernah menjadi anggota DPRD sehingga saya tahu benar apa mau mereka. Kami juga menganggarkan dana dari APBD untuk membiayai kegiatan NGO di daerah sehingga jangan khawatir mereka akan mengganggu investor,” ujarnya.
