BISNIS.COM, JAKARTA--Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto tidak mempermasalahkan jika Pemprov DKI Jakarta menolak pinjaman World Bank untuk proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI).
Jika dana Bank Dunia itu ditolak maka proyek JEDI akan dikerjakan dengan menggunakan APBN atau APBD.
"Saya tidak bisa berbuat apa-apa jika Pemprov DKI Jakarta menolak. Ya loan-nya nanti tidak kepakai dan itu urusannya dengan Kementerian Keuangan," jelas Djoko saat ditemui di Indonesia Water Forum Expo di Jakarta, Selasa (7/5/2013).
Djoko mengaku dirinya sudah sangat lama geram dengan lambatnya pencairan pinjaman Bank Dunia. Terlambatnya pencairan pinjaman Bank Dunia itu menyebabkan proyek itu molor dari target yang direncanakan.
Selain itu, dia menilai Bank Dunia terlalu banyak campur urusan yang bukan menjadi tanggung jawab mereka.
Djoko menjelaskan dirinya sudah bertemu dengan perwakilan Bank Dunia dan menyampaikan semua kekecewaan. Dari pertemuan itu, ia menilai Bank Dunia akan semakin kooperatif dan tidak mempersulit administratif seperti yang terjadi sebelumnya.
"Jadi banyak hal yang sebelumnya tidak disepakati, sudah kita sepakati. Shortlist pemborong yang harus diundang siapa itu sudah mereka setujui," ujarnya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebelumnya mengatakan pemprov DKI akan mengirim surat pembatalan pinjaman ke Kementerian Pekerjaan Umum. Namun proyek itu tetap akan dilanjutkan dengan menggunakan APBD dengan dukungan tambahan dari APBN.
Proyek JEDI merupakan upaya pengendalian banjir melalui normalisasi dan pengerukan 13 sungai di Jakarta. Proyek tersebut merupakan warisan dari mantan Gubernur DKI Fauzi Bowo.
Fauzi Bowo menggagas proyek JEDI sejak 2008 untuk mengatasi banjir di Jakarta.
Dari tujuh paket itu, tiga paket dikerjakan Pemprov DKI, dua oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) dan dua lainnya oleh Cipta Karya melalui bantuan dana World Bank. (ra)
