BISNIS.COM, JAKARTA- -Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mengaku sulit menetapkan kemacetan di jalan tol sebagai suatu bentuk tidak terpenuhinya standar pelayanan minimum.
Hal itu disebabkan jika BPJT meminta operator jalan tol membatasi kendaraan yang masuk untuk menghindari kemacetan maka akan menyebabkan kemacetan di jalan arteri non tol. Seperti diketahui salah satu indikasi SPM ialah aksesibilitas yang mengatur kecepatan rata-rata di jalan 80-100 km per jam.
Kepala Badan Pemantauan dan Pengawasan BPJT Abraham Barus menjelaskan bisnis jalan tol juga mengandung resiko yakni jika suatu ruas tol mengalami kelebihan traffic dinilai sebagai keuntungan operator dan sebaliknya mengalami kerugian jika lalu lintas sepi.
"Traffic melebihi kapasitas tidak dapat dihindarkan itu bagian dari risiko dan keuntungan operator untuk pengembalian investasi. Jika membatasi maka di luar akan bertambah macet, yang penting ialah tidak macet seperti di luar tol," ujarnya di Jakarta, Rabu (1/5/2013).
Menurutnya lalu lintas tol dalam kota misalnya yang rata-rata sudah melebihi perhitungan bisnis menjadi suatu yang tidak dapat dihindari dan sulit dikategorikan tidak memenuhi SPM dari segi aksesibilitas.
"Kanci-Pejagan misalnya tidak sesuai rencana bisnis karena sepi. Untuk operasional saja mereka ngutang. Kanci-Pejagan akan untung kalau ruas tol trans jawa beroperasi," jelasnya.
Sekedar catatan beberapa syarat pemenuhan SPM ialah kondisi jalan tol, aksesibilitas yang mencakup kecepatan rata-rata, mobilitas penanganan lalu lintas, jaminan keselamatan melalui kecepatan penanganan kecelakaan, dan tersedianya fasilitas derek dan ambulans. (ra)
