BISNIS.COM, SURABAYA--Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku telah mengirimkan hasil kajian lengkap mengenai opsi-opsi pengendalian subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang mungkin dilakukan oleh pemerintah saat ini.
Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo mengatakan seluruh kajian mengenai opsi kebijakan untuk mengendalikan subsidi telah lengkap dan telah diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bahkan, SBY telah menerima masukan dari Komite Energi Nasional (KEN) mengenai detil teknis pelaksanaan opsi-opsi kebijakan tersebut.
“Sudah semua kami berikan kepada Presiden. Beliau juga kan telah menerima masukan dari KEN dan pihak lain terkait detil teknis pelaksanaan dan dampaknya terhadap masyarakat kecil,” katanya saat dihubungi di Surabaya, Senin (29/4/2013).
Seperti diketahui, awalnya Pemerintah cenderung memberlakukan 2 harga yang berbeda untuk BBM subsidi. Akan tetapi, belakangan Pemerintah mengubah pandangannya dan cenderung akan menaikkan harga BBM subsidi dengan 1 harga. Hal itu diduga disebabkan belum lengkapnya kajian terkait pemberlakuan 2 harga untuk BBM subsidi.
Susilo mengungkapkan semua opsi kebijakan yang diajukan untuk mengendalikan subsidi BBM memiliki kelebihan dan kekurangan. Sebelumnya, kecenderungan memilih opsi 2 harga berbeda untuk BBM subsidi dikarenakan untuk melindungi masyarakat dari dampak langsung yang disebabkan kenaikkan harga itu.
“Semua opsi memiliki kelebihan dan kekurangan. Kami sudah sampaikan seluruhnya kepada Presiden, tinggal menunggu keputusannya saja,” jelasnya.
PT Pertamina (Persero) sendiri mengaku siap melaksanakan apapun keputusan pemerintah terkait pengendalian subsidi BBM. Padahal sebelumnya, perseroan telah mengeluarkan investasi untuk memberikan tanda di setiap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) jika Pemerintah jadi mengambil keputusan 2 harga untuk BBM subsidi.
“Sebagai pelaksana kebijakan pemerintah, Pertamina siap jika nanti keputusan yang diambil bukanlah pemberlakuan 2 harga untuk BBM subsidi,” kata Ali Mundakir, Vice President Corporate Communication Pertamina.
Pertamina saat ini telah menyiapkan skema pembagian SPBU menjadi empat macam untuk menopang opsi pemberlakuan 2 harga BBM subsidi. Bahkan badan usaha milik negara (BUMN) itu setidaknya telah menghabiskan Rp2 miliar untuk memberikan tanda di setiap SPBU yang ada di wilayah Jakarta, Jawa Barat dan Banten.
Sementara Andriansyah, Sekretaris Jenderal Organisasi Pengusaha ANgkutan Darat (Organda) mengatakan pemerintah perlu memikirkan upaya perlindungan kepada angkutan umum, jika ingin menaikkan harga BBM subsidi dengan mekanisme 1 harga.
Kenaikkan harga BBM untuk kendaraan angkutan menurutnya, akan berdampak langsung kepada masyarakat. “Ongkos BBM itu memiliki persentasi hingga 40% ongkos operasional kami. Kalau itu dinaikkan, jelas akan berdampak langsung kepada masyarakat,” jelasnya.
Untuk itu Ardiansyah meminta Pemerintah segera melakukan perbaikan kualitas alat transportasi di dalam negeri agar menarik masyarakat mau menggunakannya. “Kalau kualitasnya tidak diperbaiki, maka sistem transportasi masal yang direncanakan pemerintah pusat dan daerah akan sia-sia,” tuturnya.
.jpg?w=300&h=221)
