BISNIS.COM, JAKARTA--Pemerintah harus mengalokasikan anggaran penghematan subsidi BBM secara proporsional, meski program kemiskinan dinilai perlu mendapat prioritas.
Ekonom Universitas Indonesia Telisa Aulia Falianty mengatakan setiap anggaran perlu ditentukan prioritasnya. Dalam kondisi adanya rencana penaikan harga BBM bersubsidi pada mobil pribadi berplat hitam, lanjutnya, perlu disiapkan tambahan anggaran kemiskinan bagi masyarakat miskin yang terkena dampak inflasi.
"Mungkin dalam jangka pendek lebih baik ke kemiskinan dibandingkan ke infrastruktur. Sambil tetap ada alokasi infrastruktur yang minor yang kemungkinan terserapnya tinggi," ujar Telisa kepada Bisnis, Minggu (21/04).
Pasalnya, pemerintah memiliki keterbatasan ruang fiskal, sehingga dalam jangka pendek penambahan anggaran pengentasan kemiskinan akan berdampak lebih signifikan.
Senada dengan Telisa, Ekonom Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latif Adam mengungkapkan penambahan anggaran kemiskinan lebih prioritas dibandingkan penambahan belanja modal pemerintah.
Berkaca dari penaikan harga BBM pada 2005 lalu, lanjut Latif, penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) sukses menjadi bumper bagi penduduk miskin untuk bisa beradaptasi dengan shock yang terjadi karena kenaikan harga BBM.
"Langkah untuk menambah anggaran kemiskinan ini bermanfaat. Tetapi harus dipastikan pemerintah mampu mengawal ini agar sepenuhnya diterima oleh masyarakat yang berhak," ujarnya.
Selain dengan mekanisme BLT, Latif sepakat apabila pemerintah menambah alokasi angaran untuk meningkatkan kuantitas raskin. Pasalnya, beras merupakan salah satu komponen pangan yang berkaitan erat dengan laju inflasi.
"Raskin yang harus ditambah itu jumlahnya, sekarang kan hanya 15 kg/keluarga itu tidak sampai 30% dari konsumsi, sisanya upayakan beras dari pasar. Paling tidak harus ditingkatkan menjadi 40-50% dari konsumsi," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
