BISNIS.COM, JAKARTA--Kalaupun program pengendalian subsidi BBM melalui kebijakan dual price dapat berjalan efektif, defisit APBN 2013 diproyeksi tetap melebar dari 1,65% menjadi 2-2,4% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo mengungkapkan kebijakan terkait subsidi BBM yang tengah dimatangkan pemerintah bertujuan untuk menjaga kesehatan fiskal. Pasalnya, terdapat risiko pembengkakan defisit akibat peningkatan harga minyak mentah (ICP), risiko overkuota konsumsi BBM bersubsidi, koreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi, dan risiko tidak tercapainya target penerimaan negara.
"Mungkin 1,65% itu tidak bisa terjaga di 2013. Sekarang ini karena ada tekanan di BBM dan penerimaan negara tertekan jadi defisit lebih dari 1,65%, tetapi di kisaran 2-2,4% terhadap PDB," ujarnya di sela diskusi Kadin Indonesia bertajuk Memanfaatkan Momentum Positif Terhadap Perekonomian Indonesia, Rabu (17/04).
Pelebaran defisit, imbuhnya, akan tetap terjadi meskipun kebijakan terkait subsidi BBM yang diwacanakan berupa penerapan dual price pada premium berjalan dengan efektif.
Agus menuturkan kebijakan penaikan harga BBM bersubsidi bagi mobil pribadi dari Rp4.500/liter menjadi Rp6.500/liter dapat menekan konsumsi BBM bersubsidi menjadi 48 juta kiloliter dari proyeksi semula sebesar 49 juta-53 juta kiloliter. Namun, tetap terdapat risiko pembengkakan konsumsi BBM sebesar 2 juta kiloliter dari kuota 46 juta kiloliter.
Di sisi lain, paket kebijakan pengendalian subsidi BBM juga mencakup wacana peningkatan anggaran pengentasan kemiskinan sebagai jaring pengaman bagi masyarakat miskin.
Hal ini merupakan bentuk realokasi dari penghematan anggaran subsidi BBM yang diproyeksi mencapai Rp21 triliun. Namun, Agus masih enggan mengungkapkan berapa besar peningkatan anggaran raskin, beasiswa miskin, dan program keluarga harapan (PKH) yang tengah dirancang pemerintah. (if)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
